Bagaimana sikap Indonesia?

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia sebagai ketua G-20 tahun ini tidak memihak.

Hal itu dinyatakan di tengah seruan Perdana Menteri Australia Scott Morrison agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak diundang dan supaya Rusia dikeluarkan dari forum itu seperti yang disampaikan Presiden AS Joe Biden.

"Sebagai presidensi tentunya dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah mengundang semua anggota G20," kata Staf Khusus Menlu bidang Penguatan Program-program Prioritas Kemenlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansyah Djani.

Ia menambahkan Indonesia dalam mengetuai berbagai konferensi suatu forum dan organisasi berpegang pada aturan yang berlaku, dan tidak terkecuali di G-20.

"Oleh karena itu memang kewajiban untuk presiden G20 untuk mengundang semua anggotanya," katanya.

KTT G-20, sambungnya, akan dipusatkan pada pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas penduduk dunia saat ini.

Presiden Putin, kata duta besarnya di Jakarta, Lyudmila Vorobieva, mengatakan telah menerima undangan dari Indonesia dan berkeinginan hadir di Bali pada November mendatang.

Disinggung mengenai desakan agar Rusia dikeluarkan dari G-20, Vorobieva mengatakan hal itu tidak membantu mengatasi masalah ekonomi global.

Dia mendesak Indonesia, yang tahun ini memimpin G20, untuk tidak terombang-ambing oleh tekanan dari negara-negara Barat.

Dino Patti Djalal Ingatkan Kemungkinan ‘Faktor X’ yang Ubah Kalkulasi Politik di G20

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia (Wamenlu RI) periode 2014, Dino Patti Djalal mengingatkan ‘faktor X’ yang mungkin bisa merubah kalkulasi politik di G20.

Hal ini mengingat masih ada beberapa bulan sebelum penyelenggaraan KTT G20 di Bali mendatang.

“Jangan lupa G20 masih 8 bulan lagi, jadi masih ada kemungkinan munculnya faktor X, yang belum kita ketahui wujudnya, namun bisa mengubah kalkulasi politik di G20,” kata Dino dalam sebuah video, Minggu (3/4/2022).

Namun, Dino berharap kemunculan faktor X ini adalah hal yang positif, bukan hal yang negatif.

Ia juga mengingatkan agar posisi Indonesia harus bergradasi di kondisi dunia yang amat cair seperti sekarang ini.

Direktur FPCI itu setuju Indonesia tidak memihak dalam menanggapi geopolitik Rusia – Ukraina yang semakin keras.

Tapi menurutnya, Indonesia juga harus lugas menentang aksi yang dilakukan Rusia di Ukraina.

Karena menurutnya apa yang telah dilakukan Rusia telah melanggar kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina, serta menginjak-injak hukum internasional.

“Ini perlu secara jelas disampaikan, baik dengan cara multilateral (yang sudah dilakukan Indonesia di PBB). Dan juga secara bilateral, ini belum dilakukan Indonesia terhadap Rusia,” katanya.

Dino mengingatkan kembali, Indonesia memiliki kepentingan menjaga keutuhan G20.

Sehingga Indonesia harus berupaya agar KTT G20 bisa produktif dan menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi ekonomi dunia dan Indonesia sendiri.

“Di dunia internasional, Indonesia selalu menampilkan diri sebagai ‘bridge-builder’, inilah tantangan terbesar bagi Indonesia. Apakah kita bisa menjembatani berbagai posisi yang banyak saling bertentangan dalam situasi yang sangat panas dewasa ini. Inilah saatnya diplomasi Indonesia berkibar,” ungkap Dino.

Sebagian artikel ini sudah tayang di BBC Indonesia