TRIBUNNEWS.COM - Akademisi kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Gabriel Lele menganggap keputusan Presiden Joko Widodo untuk membuka keran ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng sudah tepat.

Gabriel menilai keputusan pembukaan ekspor ini perlu dijaga dan jangan membuat adanya spekulasi dalam penentuan harga minyak di dalam negeri.

“Relaksasi sudah tepat karena stok sudah memadai yang bisa dilihat dari stabilnya harga. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai ada spekulasi lagi,” ujarnya saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (21/5/2022).

Selanjutnya, ia menganggap masalah terkait kelangkaan minyak goreng di Indonesia bukanlah karena keterbatasan stok tetapi perilaku kelompok pebisnis yang ingin memperoleh keuntungan besar atau rent seeking.

“Problem minyak goreng kita bukan pada keterbatasan stok tapi perilaku rentseeking sekelompok pebisnis.”

“Yang juga dijaga agar relaksasi jangan mengarah pada liberalisasi,” jelasnya.

Baca juga: Kejaksaan Agung Periksa Bos Alfamart Sebagai Saksi di Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Baca juga: Cabut Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Jokowi Tekankan 6 Hal Ini, Termasuk soal Harga

Adapun liberalisasi yang dimaksud oleh Gabriel adalah pemerintah jangan melepas harga CPO dan minyak goreng kepada mekanisme pasar.

“Tetap harus ada pemerintah berupa regulasi termasuk sanksi tegas jika ada yang melanggar,” katanya.

Gabriel juga mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan sidak ke pasar untuk memonitor harga minyak di masyarakat.

“Sidak harus jadi rutinitas dan bisa gunakan teknologi. Pemerintah perlu punya sistem monitoring kecukupan stok nasional dan distribusi regional,” katanya.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Jokowi memutuskan membuka kembali keran ekspor CPO dan minyak goreng mulai Senin (23/5/2022).

”Saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022,” ujar Jokowi, Kamis (19/5/2022).

Sejumlah pertimbangan telah dilakukan pemerintah sebelum memutuskan untuk membuka kembali ekspor CPO dan minyak goreng.

Pertama, lantaran pasokan minyak goreng di tanah air yang sudah kembali melimpah.

Jokowi menjelaskan kebutuhan minyak goreng curah nasional mencapai 194 ribu ton per bulan.

Sebelum larangan ekspor berlaku, pasokan minyak goreng curah 64,5 ribu ton per bulan.

Baca juga: Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO Diapresiasi Petani Sawit Indonesia

Setelah larangan ekspor berlaku, pasokan naik jadi 211 ribu ton per bulan.

"Itu sudah melebihi kebutuhan nasional kita," katanya.

Selain pasokan yang melimpah, Jokowi mengklaim larangan ekspor yang diberlakukannya berhasil menekan harga minyak goreng curah lagi.

Ia menyebut sebelum larangan ekspor berlaku pada Kamis (28/4/2022) lalu, rata-rata harga minyak goreng nasional adalah Rp 19.800.

Jokowi mengklaim setelah larangan ekspor berlaku harga minyak goreng curah berhasil turun jadi Rp17.200-17.600 per liter.

Jokowi mengakui harga minyak goreng curah di beberapa daerah masih relatif tinggi.

Namun ia yakin dalam beberapa pekan ke depan harga minyak goreng akan semakin terjangkau atau bahkan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan,” kata Jokowi.

Baca juga: Buka Kembali Keran Ekspor CPO, Jokowi Klaim Larangan Ekspor Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

Sedangkan pertimbangan ketiga adalah adalah soal banyaknya orang yang bekerja di sawit.

"Pertimbangan 17 juta orang di industri sawit baik petani dan pekerja maka saya putuskan ekspor minyak oreng dibuka kembali Senin 23 Mei 2022," katanya.

Jokowi juga menegaskan akan memantau ketat pasokan minyak goreng dalam negeri seiring dengan dibukanya kembali ekspor minyak goreng per 23 Mei 2022.

“Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau,” kata Jokowi.

Ia juga memerintahkan aparat penegak hukum memproses hukum mafia yang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Jokowi ingin dugaan penyelewengan distribusi dan produksi minyak goreng segera diselidiki.

Dia juga ingin proses hukum segera berjalan.

"Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat," kata Jokowi.

Baca juga: Asosiasi Petani Sawit Senang, Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO

Jokowi pun berterima kasih kepada petani sawit atas pengertian terhadap kebijakan larangan ekspor CPO.

“Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Srihandriatmo Malau)

Artikel lain terkait Larangan Ekspor CPO