Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan realisasi kinerja keuangan Kementerian Perhubungan mencapai 52,6 persen hingga Agustus 2022 dalam Raker dengan Komisi V DPR-RI di Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Artinya, realisasi ini telah menggunakan dana sebesar Rp 16,8 triliun dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 31,94 triliun.

Pada tahun 2022, pagu awal Kemenhub sebesar Rp 32,94 triliun, lalu disesuaikan dengan automatic adjustment dan rekomposisi anggaran, pagu akhir menurun menjadi Rp 31,94 triliun.

Secara rinci, realisasi kinerja anggaran 2022 perjenis belanja, dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya belanja pegawai dengan pagu sebesar Rp 3,72 triliun dengan realisasi sebesar Rp 2,51 triliun atau 67,4 persen.

Baca juga: Tiket Pesawat Mahal, Menhub Minta Maskapai Jalankan Efisiensi dan Berikan Diskon

Kemudian, belanja barang dengan pagu sebesar Rp 13,73 triliun dengan realisasi sebesar Rp 6,95 triliun atau 50,6 persen dan belanja modal dengan pagu sebesar Rp14,49 triliun dengan realisasi sebesar Rp 7,34 triliun atau 50,6 persen.

Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya optimistis pada akhir tahun mampu mencapai target prognosa sebesar 95,90 persen.

"Adanya kebijakan Automatic Adjustment memang mempengaruhi ruang fiskal dalam rangka memenuhi program prioritas nasional. Namun dengan keterbatasan yang ada, kami berupaya memastikan aspek keselamatan, layanan dan kebutuhan infrastruktur prioritas tetap berjalan," tutur Menhub saat menghadiri Raker dengan Komisi V DPR-RI.

Sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja anggaran yaitu mengawal secara ketat Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk memastikan pelaksanaan sesuai target yang direncanakan, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), merevisi terhadap sisa kontrak dan buka tanda blokir dan memanfaatkan fleksibilitas Automatic Adjustment untuk kegiatan yang lebih feasible atau kegiatan direktif yang penting dan mendesak.

Menhub menyebut realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub sampai dengan 22 Agustus 2022 sebesar Rp 5,32 triliun, atau 62,61 persen dari target akhir sebesar Rp 8,51 triliun.

"Realisasi terbesar PNBP yaitu pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 2,93 triliun yang terdiri atas PNBP Fungsional sebesar Rp 4,9 triliun dan PNBP Non fungsional Rp 336 miliar," jelas Budi.

Baca juga: Intip Momen Menlu Retno Marsudi Tik Tok Bareng Menhub Budhi Karya dan Susi Pudjiastuti

Dalam Raker juga dibahas mengenai rencana kerja anggaran Kemenhub tahun 2023. Pagu Kebutuhan Kemenhub pada tahun 2023 sebesar Rp 73,84 triliun, dengan Pagu Indikatif sebesar Rp 33,02 triliun dan selanjutnya ditetapkan Pagu Anggaran sebesar Rp 33,44 triliun.

Adapun komposisi Pagu Anggaran Kemenhub Tahun 2023 menurut Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal Rp. 541,15 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 96,65 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp 5,46 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 8,79 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 7,18 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp 7,27 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp 164,69 miliar, BPSDM Perhubungan Rp 3,67 triliun dan BPTJ Rp 259,71 miliar.