Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, BADUNG - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong lembaga penjamin simpanan di seluruh dunia untuk dapat memasukkan program-program terkait perubahan iklim.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, iklim bumi telah berubah secara dramatis, dimana semakin banyak bencana yang berkaitan dengan cuaca, iklim dan air terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Bank Dunia juga mencatat bahwa dampak perubahan iklim, yang meliputi banjir, kekeringan, pergeseran pola curah hujan, dan kenaikan suhu, dapat merugikan suatu negara antara 2,5 persen hingga 7 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

Hal ini dikatakan Purbaya dalam Seminar Internasional Lembaga Penjamin Simpanan atau Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS IDIC), yang merupakan side events (kegiatan sampingan) Presidensi G20 Bali 2022.

Baca juga: Erick Thohir Pastikan Kesiapan Dukungan BUMN Jelang KTT G20 Bali

Forum ini mempertemukan para lembaga penjamin simpanan internasional yaitu International Deposit Insurers (IADI).

"LPS sadar sustainability harus dimasukkan ke dalam program-program penjaminan ke depannya. LPS dunia masih jarang memikirkan tentang hal ini," ucap Purbaya di Kawasan Nusa Dua, (9/11/2022).

"Saya harapkan ke depannya kita bisa memikirkan LPS dunia mulai dapat memberikan kontribusi lebih besar ke ekonomi hijau," sambungnya.

Oleh karena itu, lanjut Purbaya, semua pihak termasuk lembaga penjaminan dan keuangan, tidak bisa mengabaikan keadaan darurat iklim, dan merupakan sebuah kewajiban untuk memimpin jalan melindungi bumi demi mencegah krisis iklim yang lebih besar.

Bahkan jika itu hanya satu tindakan kecil, itu akan membuat perbedaan besar untuk mengurangi perubahan iklim.

"Kami percaya bahwa kita masih memiliki harapan untuk planet yang lebih baik terutama untuk generasi kita selanjutnya. Untuk itu, kita perlu segera mengambil tindakan bersama, khususnya para penjamin simpanan," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, dihadiri pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Kata Pengamat Soal Kemungkinan KTT G20 Hasilkan Tekanan untuk Hentikan Perang di Ukraina

Luhut mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan global memiliki tantangan lain yakni dampak lingkungan dan sosial, termasuk polusi, degradasi dan deforestasi hutan, serta ketimpangan pendapatan.

“Indonesia juga sedang berjuang dengan krisis lain: perubahan iklim, yang berdampak parah pada lingkungan fisik, ekosistem, dan masyarakat manusia," ucap Luhut.

"Sebagai negara kepulauan terbesar dengan dataran rendah dan pulau-pulau kecil yang luas, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim,” sambungnya.

Oleh karenanya, Menko Luhut sangat mengapresiasi LPS dengan menghelat forum seperti ini, sebab menurutnya, Indonesia masih perlu melakukan transformasi ekonomi dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam kaitannya dengan program penjaminan yang erat kaitannya dengan stabilitas keuangan dan perbankan nasional.

Selain Luhut Binsar Panjaitan, seminar internasional ini turut dihadiri oleh mantan Perdana Menteri Selandia Baru periode 1999-2008, Helen Clark, dan delegasi dari 25 negara antara lain dari kawasan Asia, Eropa dan Afrika di antaranya, Swedia, Georgia, Albania, Jepang, Korea Selatan dan Ghana.