Tribun Bisnis

Ketua DPR RI: Penting Regulasi Pemerintah Mempermudah Berusaha dan Membina UMKM

Namun sayangnya mereka kurang mendapatkan pembinaan, seperti penataan tempat mereka berjualan, yang akhirnya terjadi pembersihan dari PKL.

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Ketua DPR RI: Penting Regulasi Pemerintah Mempermudah Berusaha dan Membina UMKM
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peran strategis Indonesia sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dunia dalam KTT G20 menjadi suatu kesempatan untuk bisa mengunggulkan produk lokal ke kancah internasional.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, salah satu implementasinya melalui UMKM karena memegang peranan penting dengan menyumbang 60,43 persen total PDB dan juga mengurangi permasalahan angka pengangguran dengan menyerap 96 persen jumlah tenaga kerja.

"Jadi sangat penting adanya regulasi atau kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan UMKM atau pelaku ekonomi kreatif untuk mempermudah mereka dalam usaha, membina mereka, dan membantu memasarkan hasil produk," kata Puan saat seminar internasional yang bertema Peran Strategis Indonesia sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan Dunia dalam KTT G20 yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia Sekolah Kajian Stratejik dan Global (ILUNI SKSG UI) belum lama ini.

Baca juga: Kader Milenial Demokrat Jatim Andi Setiawan Akan Fokus Transformasi Digital dan UMKM

Ditambahkan Puan, Indonesia memiliki konsumen dan pasar yang strategis dalam ekonomi dunia.

"Ekonomi pancasila adalah kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi dunia saat ini, terkait fisikal, moneter dan rill. Indonesia harus bisa menjadi living proof and benchmark bagi dunia sesuai dengan tema presidensi Indonesia G20 Recover Together, Recover Stronger, dan kita bisa Recover Better for Indonesia,' kata Puan.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen Universitas Indonesia, Adipati Rahmat Gumelar menilai peran strategis Indonesia sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dunia dalam KTT G20 salah satunya yaitu dengan menjadikan para pelaku UMKM (PKL) bisa naik kelas.

Baca juga: Dorong Daya Saing UMKM, Pemkab Trenggalek Gelar Pelatihan Pelabelan untuk Wirausaha

Ia mencontohkan riset yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, UMKM dan PKL berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah karena penghasilan mereka per bulan itu bisa mencapai Rp 5 juta bahkan ada yang sampai di atas Rp 40 juta.

Namun sayangnya mereka kurang mendapatkan pembinaan, seperti penataan tempat mereka berjualan, yang akhirnya terjadi pembersihan dari PKL.

"Penataan PKL bisa menjadi jadi momentum untuk penataan ruang perkotaan sekaligus mendorong PKL untuk naik kelas menjai usaha mikro-formal, yang pada gilirannya akan tetap menyediakan lapangan kerja serta mempertahankan kontribusi dekonomi informal kepada Produk Domestik Bruto (PDB) Kota Jakarta,” kata Adipati saat Seminar Internasional yang bertema “Peran Strategis Indonesia sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan Dunia dalam KTT G20”.

Ia mengatakan, kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana sebesar U$D 1,1 Miliar, ini bisa menjadi momentum umum agar lebih maju.

Baca juga: Ikut Ramaikan G20, UMKM Binaan Pertamina Perluas Akses Pasar ke Mancanegara

Masalah PKL adalah zonasi sehingga perlu pembinaan dan pelatihan sehingga PKL bisa naik kelas.

"Karena menghilangkan PKL maka akan menghilangkan perputaran ekonomi, membuat pela menampung PKL sebagai anak asuh, dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong agar PKL diserap ke dalam fasilitas publik swasta, dan private (seperti hibah, fasilitas agama, dan sebagainya) hal ini disatukan dengan proses branding untuk PKL bisa mandiri," katanya.

Senada dengan Adipati, Fera Belinda, mahasiswi S3 Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI mengatakan, PKL perlu diberikan pembinaan dan perhatian yang cukup dari pemerintah daerah.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas