Soal Nikel, Negara Eropa Tak Ingin Industri Indonesia Maju, Pemerintah Tak Akan Mundur
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku bingung dengan perilaku negara Eropa.
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku bingung dengan perilaku negara Eropa.
Mereka dianggap tidak ingin industri di Indonesia maju.
Padahal, saat ini pemerintah Indonesia fokus pada industri hilirisasi dengan pendekatan energi hijau dan industri hijau.
Baca juga: Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Anwar Ibrahim Siap Contoh Hilirisasi Industri dan Digitalisasi Indonesia
"Saya jujur mengatakan, saya bingung dengan cara berpikir dari sebagian negara-negara maju.
Ketika Indonesia memperjuangkan untuk hilirisasi memberikan nilai tambah dan kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal, sebagian negara-negara tersebut tidak mau.
Sementara mereka tahu bahwa sebuah negara berkembang menuju negara maju, salah satu instrumennya adalah melakukan hilirisasi," ungkapnya dalam siaran pers Kementerian Investasi, dikutip Selasa (10/1/2023).
Bahlil menyatakan hal tersebut saat menerima kunjungan 50 mahasiswa pascasarjana Universitas Harvard, Amerika Serikat di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin (9/1/2023) sore.
Bahlil menjelaskan, Pemerintah Indonesia menghadapi gugatan dari Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait dengan kebijakan pemberhentian ekspor nikel yang dilakukan pada 2019 lalu.
Dia pun memberikan contoh kebijakan yang lebih dulu dilakukan oleh negara-negara maju seperti Inggris, China, dan Amerika dalam melakukan hilirisasi dalam rangka menjaga kedaulatan industri di negaranya masing-masing.
"Inggris di abad ke-16 ketika mereka memberhentikan ekspor wol sebagai bahan baku tekstil. Amerika di abad ke-19 dan 20 begitu juga.
Baca juga: Industri Pertambangan Terapkan Teknologi Peleburan Terbaru Dorong Hilirisasi Bahan Tambang
Mereka menggunakan pajak progresif untuk impor dalam rangka menjaga kedaulatan industrinya lebih bagus.
China di tahun 80-an itu aturan TKDN-nya 80 persen dan industrinya bagus sekarang," ujarnya.
Menurutnya, saat ini sudah saatnya bagi negara maju maupun negara berkembang membangun kolaborasi dan kerja sama yang baik dalam rangka membangun ekonomi dunia yang lebih adil dan merata, dengan memperhatikan pada energi hijau dan industri hijau.
Bahlil optimis Indonesia akan menjadi negara hilirisasi di kawasan Asia Tenggara yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam.
Baca juga: Indonesia Larang Ekspor Bahan Mentah Bauksit, Hilirisasi Jadi Landas Pacu Ekonomi Skala Besar