Pengamat Sebut Bentrok di PT GNI Morowali Jadi Momentum Pemerintah untuk Perbaiki Regulasi Investasi
Ia menilai peristiwa kerusuhan di PT GNI akumulasi masalah kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia dalam ranah Investasi Asing di Indonesia.
Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bentrokan di PT GNI Morowali Utara perlu menjadi perhatian bersama, baik pemerintah hingga DPR RI.
Hal ini perlu dilakukan agar iklim investasi bisa kondusif dan bisa memberikan manfaat sebesarnya untuk masyarakat, bangsa dan negara.
Masalah tenaga kerja asing dan lokal seyogyanya menjadi fokus hanya pada level tenaga ahli. Peristiwa kerusuhan di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah menjadi preseden buruk bagi bangsa ini.
Baca juga: Bentrok di PT GNI Morowali Utara, Politisi Hanura Bicara Pentingnya Revisi 2 Undang-Undang Ini
Demikian hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Advokasi dan Persaingan Usaha (Puskapu) Sabaruddin, Selasa (24/1/2023).
Ia menilai peristiwa kerusuhan di PT GNI akumulasi masalah kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia dalam ranah Investasi Asing di Indonesia.
"Perlu dievaluasi masalah regulasinya, bukan saling menyalahkan sesama anak negeri, terutama rakyat dan pemerintah. Tentu Investasi dalam bidang pertambangan khususnya nikel yang sedang berkembang hendaknya bisa berdampak positif bukan hanya untuk perekonomian negara secara umum tetapi secara khusus layaknya bisa berdampak kepada masyarakat sekitar," katanya.
"Hal ini misalnya bisa dengan pelibatan tenaga kerja lokal dan asing secara proporsional. Kemudian juga akomodasi dalam hal pelibatan pengusaha lokal, Bumdes dan UMKM harus juga menjadi perhatian sehingga efek domino akan berdampak semakin luas dalam peningkatan ekonomi Real di daerah."
Ia berharap kepada pengambil kebijakan di negeri ini bisa memberi solusi dan Perlunya langkah terobosan yang berani sehingga pemerintah terjaga marwah dan wibawa di depan rakyat sesuai amat pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi,air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dikuasai negara dan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Kita tentu terus mendorong investasi hilirisasi di negeri yang kaya raya ini sehingga sumber daya alam yang melimpah bisa bernilai guna bagi kita semua tetapi pada saat yang sama seharusnya pemerintah sebagai pemegang amanah memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan, dalam hal ini pengusaha daerah dan umkm serta BUMDES diberikan porsi yang cukup sehingga dampak investasi bisa dirasakan masyarakat. Persoalan tenaga kerja asing dan lokal harus adil dan bijak misalnya pekerja kasar yang WNA di seyogya bisa dihentikan," katanya.
Baca juga: Wamenaker Tinjau Lokasi Kerusuhan Pekerja di Morowali Utara, Minta PT GNI Perbaiki K3
Kasus Bentrokan di PT GNI
Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan penyebab bentrokan di area smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/1/2023) malam yang menyebabkan dua pekerja meninggal dunia.
Menurut Kapolri bentrokan yang terjadi dipicu provokasi yang muncul karena adanya ajakan mogok kerja.
Selain itu juga karena ada beberapa peristiwa terkait masalah industrial yang saat itu sedang dirundingkan.
Bentrokan terjadi karena ada isu seolah-olah terjadi pemukulan tenaga kerja asing (TKA) terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI).