Dirut IFG Ditujunk Jadi Komisaris BNI, Ini Susunan Terbaru Usai RUPST
PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI, kini memiliki satu nama baru dalam formasi atau jajaran Komisaris di tubuh Perseroan.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI, kini memiliki satu nama baru dalam formasi atau jajaran Komisaris di tubuh Perseroan.
Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, Komisaris baru di perbankan pelat merah tersebut ialah Robertus Billitea.
Kepastian ini setelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022, pada Rabu (15/3/2023).
Baca juga: Promosikan UKM Indonesia, Bank BNI Bawa 16 Perusahaan ke Fodex Internasional di Tokyo Jepang
"Adapun, pada agenda selanjutnya RUPS Tahunan menyetujui perubahan pengurus perseroan," ucap Royke dalam konferensi pers BNI secara virtual, Rabu (15/3/2023).
"RUPS tahunan menyetujui pengangkatan Robertus Billitea sebagai Komisaris BNI," sambungnya.
Royke mengungkapkan, Robertus Billitea saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG.
Sebagai informasi Indonesia Financial Group (IFG) adalah Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan yang beranggotakan diantaranya PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT Bahana Sekuritas.
Selain itu, RUPS Tahunan menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali Sigit Widyawan sebagai Komisaris Independen BNI.
Tak hanya soal pengangkatan Komisaris di Perseroan, RUPS Tahunan juga menetapkan dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham sebesar Rp7,32 triliun.
Royke mengatakan, nilai ini naik dari total dividen tahun buku 2021 yang sebesar Rp2,72 triliun.
Baca juga: Gelar Market Outlook, Ini Panduan BNI Bagi Investor
Dengan demikian, nilai dividen per lembar saham kali ini ditetapkan Rp392,78, dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp146.
"Dengan memperhitungkan komposisi saham milik Pemerintah yang sebesar 60 persen, maka perseroan akan menyetorkan dividen senilai Rp4,39 triliun ke rekening Kas Umum Negara," ucap Royke.
"Sementara itu, atas kepemilikan 40 persen saham publik senilai Rp2,92 triliun akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing," pungkasnya.
Baca juga: Adopsi Sistem Elektronik Perbankan, Dukcapil Sosialisasikan Penggunaan KTP Digital ke BNI
