Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pemerintah Geram IMF Usik Kebijakan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Lahadalia: Jangan Ikut Campur

Pemerintah patut menyatakan sikap terhadap pandangan IMF. Pasalnya hal itu tak sesuai dengan tujuan negara Indonesia.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Pemerintah Geram IMF Usik Kebijakan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Lahadalia: Jangan Ikut Campur
HO
Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi sebagai Bentuk Kedaulatan Negara, di Jakarta, Jumat (30/6/2023). 

Selain itu, pengambilan kebijakan dinilai perlu dilakukan dengan mekanisme analisis biaya dan manfaat yang lebih lanjut serta meminimalisir dampak pada negara lainnya.

"Dalam konteks itu, (Dewan Eksekutif) mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan pada komoditas lain," demikian dikutip dari laman resmi IMF, Selasa (27/6).

Hilirisasi Untungkan Indonesia

Bahlil berujar, nilai ekspor nikel pada tahun 2017 sampai 2018 lalu sebesar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Sedangkan setelah timbul larangan ekspor nikel dan melakukan hilirisasi nilainya mencapai hampir 30 miliar dolar AS atau naik 10 kali lipat.

Baca juga: Asosiasi Industri Alumunium Indonesia Resmi Dibentuk, Menperin: Energi Baru Hilirisasi

"Dengan hasil hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang. Dan neraca perdagangan kita juga mengalami perbaikan bahkan terjadi surplus ini akibat hilirisasi," jelasnya.

Terkait pendapatan negara bakal goyang dengan adanya ekspor nikel, Bahlil dengan tegas membantahnya. Kata dia, justru melalui hilirisasi pendapatan negara terus menerus mencapai target.

Berita Rekomendasi

"Katanya pendapatan negara engga nambah. Tahun 2021-2022 target pendapatan negara tercapai terus, yang tau pendapatan negara turun atau tidak bukan IMF kita Pemerintah RI," ungkapnya.

Tak Gentar Digugat ke WTO

Pemerintah memastikan hilirisasi nikel bakal terus berjalan meski diganggu negara luar.

"Banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang enggak cocok dengan kondisi negara kita. Dan saya ingin katakan bahwa, langit runtuh pun hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin amin," kata Bahlil.

Bahkan, kata Bahlil, pemerintah tak gentar jika kebijakan larangan ekspor bahan baku komoditas nikel itu dilaporkan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Larangan ekspor tetap kita lakukan kalo mau ke WTO, WTO saja. Masa orang lain boleh kita enggak boleh. yang bener aja," jelasnya.

Bahlil menegaskan, Indonesia telah mengalami banyak pengorbanan yang terjadi untuk menjadi negara yang merdeka. Jadi kata Bahlil, tanah air ini tidak bisa diatur oleh siapapun.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas