Kedua, memastikan pemberantasan korupsi di semua lini Kementerian Pertanian. Korupsi membuat bantuan pertanian tidak efektif, kurang tepat sasaran dan jelas merugikan petani sekaligus APBN.

"Jangan ulangi kesalahan Menteri Pertanian sebelumnya yang terjerat korupsi. Mentan diminta untuk mengaktifkan whistle blower system untuk membongkar sisa-sisa korupsi di internal," kata Bhima.

Ketiga, terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN untuk mempercepat infrastruktur pertanian terutama perbaikan sarana irigasi, bendungan dan gudang penyimpanan pangan di berbagai daerah.

Keempat, mengurai benang kusut program Food Estate dan Reforma Agraria sehingga optimalisasi lahan pertanian berkorelasi dengan naiknya produksi pangan, peningkatan ekspor produk agrikultur, dan mencegah deforestasi.

Kelima, regenerasi petani menjadi tantangan yang fundamental. Sektor pertanian makin dijauhi oleh tenaga kerja usia produktif. Kunci nya adalah pemberian dukungan teknis, jaringan pasar dan digitalisasi di sektor pertanian.

Keenam, libatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian pertanian dalam memecahkan berbagai masalah. Salah satunya dalam riset bibit unggul tahan cuaca ekstrem dan berbagai penelitian lainnya yang tepat guna.

"Terakhir, Kepala Badan Pangan Nasional sebagai koordinator utama masalah pangan perlu tegas terhadap Menteri yang tidak memiliki kinerja yang baik dalam mengendalikan hulu pertanian. Jangan segan untuk menegur, bahkan melaporkan ke Presiden apabila ada Menteri yang setengah hati dalam mendorong produksi pertanian," imbuh Bhima.