Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyinggung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas soal tunjangan kinerja (Tukin) di lingkungan BKPM yang belum juga naik.

Menurut Bahlil, nilai tukin di lingkungan kerjanya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) belum mengalami kenaikan.

Hal tersebut dia utarakan dalam acara Anugrah Layanan Investasi (ALI) 2023 yang turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, MenPan-RB Azwar Anas di Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Gaji PNS Kemenkumham Lulusan SMA Jabatan Penjaga Tahanan, Mulai Rp 5,7 Jutaan

"MenPan-RB tukin DPMPTSP belum naik-naik. Jadi tukinnya jangan dibuat lambat-lambat, karena Kementeruan Keuangan itu dia akan mendapatkan pajak secara maksimal kalau ada pengusaha yang datang," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, 79 persen dari total pendapatan negara itu berasal dari pajak. Kemudian, pajak badan merupakan penyumbang terbesar dari total tersebut.

Nah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM bertugas untuk mengurusi sejumlah investor-investor asing maupun dalam negeri sehingga hulu dari penerimaan pajak itu berada di BKPM.

"79 persen total pendapatan negara itu dari pajak, dan pajak yang besar itu adalah pajak badan. Hulu nya yang mengurus mereka datang (investor) yang merawat, yang menjaga itu adalah Kementerian Investasi dan DPMPTSP," jelasnya.

Untuk itu, Bahlil berharap bahwa sedianya MenPan-RB Azwar Anas mengerti soal kondisi tukin di Kementeriannya yang tak kunjung naik-naik.

"Kemenkeu itu bagian mengutip saja, jadi kalau enggak ada yang mendatangkan (pajak investasi) mau ngutip apa. Jadi saya pikir pak MenPan-RB sudah sangat mafhum apa yang saya maksudkan ini," tegasnya.