Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Bahas IKN, Anies Soroti Urgensi Pembangunan Infrastruktur Kereta dan Renovasi Sekolah di Kalimantan

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyoroti urgensi pembangunan infrastruktur kereta di pulau Kalimantan.

Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Sanusi
zoom-in Bahas IKN, Anies Soroti Urgensi Pembangunan Infrastruktur Kereta dan Renovasi Sekolah di Kalimantan
Istimewa
Anies Baswedan saat menghadiri Debat Perdana Capres di Kantor KPU RI 

Beberapa kritik tersebut disampaikan oleh Anies di berbagai kesempatan.

Dari Anies yang menyebutkan bahwa IKN menimbulkan ketimpangan baru hingga baru-baru ini menyebutkan bahwa anggaran besar pembangunan IKN tak digunakan untuk kebutuhan mendesak.

Di sisi lain, Juru Bicara Anies, Sudirman Said menyatakan bahwa Anies akan melanjutkan program IKN jika menang Pilpres 2024 dan akan dikaji olehnya.

Anies Baswedan saat menghadiri Debat Perdana Capres di Kantor KPU RI
Anies Baswedan saat menghadiri Debat Perdana Capres di Kantor KPU RI (Istimewa)

"Kalau yang selalu dikatakan Pak Anies itu IKN sudah jadi UU dan tugas presiden mendatang siapapun itu ya melaksanakan UU kan. Semua program pasti akan dikaji," kata Sudirman, kepada wartawan.

Berikut ulasan Tribunnews.com terkait kritik Anies terhadap proyek IKN era pemerintahan Presiden Jokowi:

Nilai Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan Baru

Sebelumnya, diketahui bahwa Anies sempat mengkritik IKN karena dinilai menimbulkan ketimpangan baru.

Berita Rekomendasi

Hal tersebut, Anies sampaikan ketika menjawab pertanyaan dari peneliti Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Prof Siti Zuhro yang bertanya kepada Anies soal pembangunan IKN apakah prospektif untuk Indonesia di masa depan.

"Kalau dengan alasan pemerataan, karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah lainnya" kata Anies, dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu (22/11/2023).

Anies menjelaskan, cara pemerataan yang bisa dilakukan jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan, seperti kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.

Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem."

"Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," pungkasnya.

Anies Anggap IKN Tak Bermanfaat untuk Rakyat, tapi Aparat Negara

Halaman
1234

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas