Anies mengatakan, anggaran pembangunan IKN yang besar itu tak digunakan untuk kebutuhan mendesak.

Padahal, publik punya kebutuhan yang lebih mendesak hari ini, sehingga ia sering mempertanyakan pembangunan IKN tersebut.

"Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen (mendesak)," ujar Anies.

"Saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini," kata dia.

Menurut Anies, anggaran besar tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak.

Seperti membangun kota yang saat ini belum berkembang, membuat transportasi umum lebih baik, dan akses air minum yang menjangkau masyarakat lebih luas. 

Hal tersebut, dikatakan Anies, manfaatnya lebih banyak.

"Manfaatnya (lebih banyak) mana di banyak kota atau di satu kota IKN?" tanya Anies ke kader Partai Nasdem.

"Banyak kota" jawab Anies sendiri.

Bagaimana dengan Prabowo dan Ganjar?

Sementara itu, terkait dengan pembangunan IKN ini, kubu Prabowo-Gibran mengklaim jika pasangan yag mereka usung itu 100 persen akan melanjutkan pembangunan IKN jika terpilih di Pilpres 2024.

“Komitmen Prabowo-Gibran jelas, 100 persen Ibu Kota Nusantara harus dilanjutkan."

"Ini demi masa depan bangsa dan sudah menjadi amanat konstitusi," kata Komandan Tim Komunikasi TKN, Budisatrio Djiwandono dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Sabtu (25/11/2023).

Keponakan Prabowo ini mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dilanjutkan, karena IKN adalah langkah strategis dan visioner yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi.

Momentum IKN, kata dia, harus dilihat sebagai momentum fokus pembangunan berbasis pertumbuhan yang merata.

“Ke depannya, Pulau Kalimantan terutama Kalimantan Timur dan Nusantara tidak disebut lagi sebagai daerah, tapi sebagai Ibukota," ucap Budisatrio.

Budisatrio menegaskan komitmen Prabowo-Gibran melanjutkan IKN adalah amanat konstitusi.

Pasalnya, DPR telah sepakat dan mengesahkan Revisi undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN.

Sehingga, siapapun yang menjadi presiden memiliki kewajiban untuk melaksanakan UU tersebut.

Sementara itu, kubu capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memuji kepemimpinan Presiden Jokowi.

Ganjar memuji eks Gubernur DKI Jakarta itu yang telah membangun infrastruktur hingga pemindahan ibu kota negara.

Demikian disampaikan Ganjar Pranowo saat memberikan sambutan dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) 2023 di GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

"Pak Jokowi mewujudkan itu, infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota tetapi membuka mindset."

"Mengubah mindset untuk menjadi negara maju termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti mbak Puan tadi sampaikan," jelasnya.

Menurut Ganjar, kebijakan Presiden Jokowi itu harus dipertahankan dan dilanjutkan.

Namun, hal itu tidak bisa terlaksana jika PDIP tidak kembali memenangkan Pemilu 2024.

"Itu yang mesti kita pertahankan kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hatrick. Bapak ibu itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak."

"Maka pesan Ibu Mega kepada kita semuanya agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran ombak sekeras apapun," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Reza Deni/Fersianus Waku/Ibriza Fasti)