Macet Parah di Bali, Pengamat: Pemerintah Kurang Serius soal Transportasi Publik yang Terintegrasi
jalan tol Bali Mandara sempat mengalami kemacetan 'horor', di mana banyak mobil terjebak macet dan tidak bisa bergerak.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Sanusi
Bukti lain dari ketidakseriusan Pemerintah untuk mengembangkan transportasi publik yakni terlihat dari adanya kebijakan insentif pembelian kendaraan listrik.
Berdasarkan pandangannya, negara tidak serius urus pembenahan angkutan umum. Ini terlihat dari anggaran Rp 12,3 triliun untuk perbanyakan kendaraan pribadi (motor dan mobil) dengan mengkamuflase seolah pro kendaraan bermotor listrik.
Djoko menyebut, jangan harap pada saat mudik Lebaran 2024 akan banyak masyarakat menggunakan angkutan umum.
"Negara sedang alami krisis angkutan umum dan darurat keselamatan lalu lintas. Kenapa anggaran sebesar itu tidak dibelikan sejumlah armada angkutan umum listrik diberikan ke daerah untuk segera membenahi angkutan umum dan membangun SPKLU di daerah," pungkas Djoko.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bakal mengunjungi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, butut kemacetan yang terjadi di wilayah bandara. Kunjungan itu bakal dilakukan pada Minggu (31/12/2023) pagi.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati saat dikonfirmasi Tribunnews, Sabtu (30/12/2023) sore.
"Besok pagi (Menhub Budi meninjau Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali)," kata Adita kepada Tribunnews, Sabtu.
Adita bilang, Menhub Budi bakal melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait utamanya pihak kepolisian, dinas perhubungan (dishub) Bali.
"Pak Menhub akan ke Bali meninjau sekaligus melakukan pertemuan dengan polda, dishub dan lain-lain," ujarnya.
Terkait dengan kemacetan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Adita menegaskan bahwa pentingnya peran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait pengelolaan mobilitas masyarakat tersebut.
"Perlu diingat peran pemprov di sini sangat penting karena terkait pengelolaan lalin di jalan propinsi," jelas dia.