Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu ketimpangan yang terjadi di Indonesia kini kembali menjadi sorotan publik. Pihak mengkritisi perekonomian Indonesia yang kini hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Pengamat ekonomi yang juga sekaligus Direktur Center of Eco­nomic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira membenarkan bahwa saat ini ketimpangan kelas ekonomi di Tanah Air benar-benar terjadi.

Hal ini terlihat dari Gini Ratio. Gini Ratio merupakan gambaran pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi.

Rentang skor 0 - 1. Indeks 0 menunjukan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi ketidak merataan atau ketimpangan sama sekali.

"Ketimpangan cukup lebar tidak saja soal ketimpangan pengeluaran tapi juga ketimpangan harta dan lahan," ucap Bhima kepada Tribunnews, Minggu (11/2/2024).

"Jadi jangan hanya bandingkan rasio gini pengeluaran yang angkanya 0,38 tapi lihat juga ketimpangan aset atau hartanya," sambungnya.

Bhima melanjutkan, berdasarkan data Credit Suisse, 10 persen orang terkaya Indonesia menguasai 75,3 persen total kekayaan secara nasional.

Angka ini diperkuat oleh ketimpangan kepemilikan tabungan di perbankan yang ekstrem antara orang kaya dan miskin.

Kemudian di bidang agraria, rasio gini lahan mencapai 0,58 menunjukkan kepemilikan lahan dikuasai segelintir individu dan korporasi skala besar.

Menurut Bhima, akar masalah ada di keberpihakan negara yang makin condong memberikan konsesi kepada pengusaha yang punya kuasa terhadap kebijakan pemerintah.

Contoh paling gamblang adalah Tax Amnesty dan Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan Tax Amnesty memberi karpet merah bagi orang kaya yang tidak taat pajak untuk diampuni kesalahannya.

"Harusnya pajak orang kaya dikejar, ditambah dengan wealth tax tapi selama ini pemerintah justru memberi insentif besar besaran," papar Bhima.

Baca juga: Ratusan Triliun Bansos Dikucurkan, Angka Kemiskinan Selama 12 Tahun Terakhir Hanya Turun 2 Persen

"Sementara dari sisi Undang-Undang Cipta Kerja banyak regulasi lama yang melindungi pekerja rentan di kurangi sehingga pekerja makin tertekan daya beli nya. Pengusaha justru diberi royalti 0 persen dibidang batubara, ya jelas yang kaya makin kaya," pungkasnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung kembali soal ketimpangan kelas ekonomi di Indonesia.

Menurut Anies, sepertiga perekonomian Indonesia dikuasai oleh segelintir orang.

Anies menyampaikan, perlunya perubahan untuk menggeser apa yang disebut sebagai pengambilan manfaat ketimpangan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya ketimpangan.

Baca juga: TPNP2K Kesulitan Turunkan Kemiskinan Ekstrem Sampai Nol Persen pada 2024

Dalam kontestasi Pemilihan Presiden, kata Anies, tidak boleh terjadi kecurangan. Jika itu terjadi, maka masyarakat akan menentang kecurangan tersebut. Dia meminta para pendukungnya untuk tidak tinggal diam ketika melihat indikasi kecurangan.

"Kita tidak diamkan perlakuan tak adil melenggang tanpa ditantang. kita mengirimkan pesan kepada semua rakyat Indonesia menginginkan praktek demokrasi yang mengandalkan keadilan, keterbukaan, tingginya penghormatan pada etika," tambah Anies.

Selama ini, lanjut Anies, etika seakan tidak dianggap menjadi keharusan. Karena itu, dia membawa pesan perubahan untuk mengembalikan etika menjadi prioritas penting dalam menjalankan sistem kenegaraan di Indonesia.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan 98 persen lebih tabungan orang Indonesia berada di bawah angka Rp 100 juta. Sementara mereka yang memiliki isi tabungan di atasnya hanya sekitar 1 persen.

Berdasarkan data LPS per November 2023, jumlah rekening yang ada di seluruh Indonesia mencapai 554.606.241. Dari jumlah tersebut, rekening yang memiliki nominal di bawah Rp 100 juta mencapai 547 juta rekening atau setara 98,8 persen dari rekening yang ada.