Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komoditas beras belakangan ini menjadi sorotan publik, lantaran bahan pokok tersebut cukup sulit ditemukan dan harganya melambung. Khususnya hal ini terjadi pada jenis beras premium.

Sulit ditemukannya beras premium di  toko-toko retail modern terjadi sejak sebulan belakangan.

Pengamat sekaligus Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, hal tersebut dikarenakan adanya aturan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras premium yang memicu kelangkaan beras di pasar modern dan ritel.

Baca juga: Harga Beras Premium Secara Nasional Masih Melebihi HET di Kisaran Rp 16.600 per Kg

Padahal, harga gabah kini tengah meningkat. Jika dipaksakan beras dijual menggunakan aturan HET, maka kalangan pengusaha akan rugi.

"Kalo kita lacak lebih jauh salah satu faktornya karena harga gabah yang melambung tinggi karena stok terbatas. Sementara harga beras premium dibatasi HET," ungkap Said kepada Tribunnews, Selasa (5/3/2024).

"Jika dipaksakan tetap memproduksi beras premium maka kerugian akan menimpa para pengusaha," sambungnya.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, harus memperkuat ketersdiaan gabah sehingga harga beras turun dan bisa sesuai HET.

Bisa juga kebijakan dalam jangka pendek dibuat dengan menurunkan atau melonggarakan HET.

"Namun pelonggaran ini sifatnya temporal dan bisa ditinjau ulang jika kondisi beras nasional sudah stabil," papar Said.

Tak hanya soal HET, Said juga menyoroti persoalan rantai pasok pangan di Indonesia yang masih jauh dari kata ideal.

Hal ini bisa dilihat dari ketidakmerataan sebaran dan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Badan Pangan Nasional Klaim Tak Ada Kenaikan HET Beras Jelang Puasa Ramadan

"Kita itu negara kepulauan, bukan daratan. Salah satu tantangan besar adalah membangun sistem rantai pasok yang sesuai dengan kondisi negara kita," papar Said.

"Jadi ke depan diperlukan keajegan produksi pada satu sisi, kematangan jalur distribusi ada sisi yang lain," pungkasnya.

Seperti diberitakan diberbagai sumber, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebut ada permasalahan dalam distribusi dan tata kelola beras.

Meski demikian, dia memastikan harga beras di sejumlah pasar induk sudah mengalami tren penurunan dan stoknya mencukupi.

"Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi. Utamanya, untuk mengisi dulu wilayah-wilayah yang stoknya terbatas di ritel modern," kata Moeldoko dalam keterangannya.

Moeldoko mengungkapkan, persoalan beras di tanah air memerlukan penanganan secara cepat dan detil.

Dia pun meminta pihak terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat berkoordinasi menyelesaikan persoalan beras.