Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pembahasan mengenai program makan siang gratis akan dilakukan setelah ada pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita baru bisa membahas setelah ada keputusan daripada KPU, siapa pemerintah yang akan datang," kata Airlangga saat Konferensi Pers di Kantornya, Jumat (8/3/2024).

Selain itu, Airlangga juga mengklarifikasi bahwa program makan siang gratis ini mulai berlaku pada pemerintahan selanjutnya setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Gunakan Anggaran Penerimaan Baru, Sumber Dananya Lagi Disisir

"Jadi kan kita selalu sebut pemerintah yang akan datang, karena pengguna APBN 2025 adalah pemerintah yang akan datang," jelasnya.

Sebelumnya, Airlangga menyebut bahwa simulasi makan siang gratis ini sedianya bisa dilakukan di berbagai daerah.

Dia juga bilang, posisi pemerintah dalam hal ini adalah untuk berbelanja masalah. Hasil daripada itu bakal berujung pada pembuatan kebijakan dari pemerintahan yang baru agar tepat sasaran.

"Sekali lagi kita baru bahas dalam APBN sesudah ada keputusan dari KPU siapa pemerintah yang akan datang. Jadi kita selalu sebut pemerintah yang akan datang karena penggunaan APBN 2025 adalah pemerintah akan datang," paparnya.

Adapun Airlangga menyebut bahwa masih diperlukan simulasi-simulasi lain untuk pemerintah berbelanja masalah dalam program ini.

"Dengan semakin banyak volunteer makin banyak opsi-opsi terlihat dari situ, pemerintah bikin kebijakan, dan tugas Bappenas nanti susunan itu dalam 1 bulan kedepan karena APBN akan lebih detail 1 bulan kedepan masalah kementerian lain itu bagian dari amplop APBN," tuturnya.