"Salah satu yang menjadi keluhan adalah ekonomi tidak bergerak, salah satu solusi adalah mesti dilakukan percepatan agar ekonomi bisa bergerak di bidang pertambangan. Memang betul timah itu menjadi komoditas penting dalam perekonomian, kalau timah lesu semua jadi lesu," ujar Bambang dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Senada, Bupati Belitung, Burhanudin juga menyebut bahwa ekonomi masyarakat di sana sangat memprihatinkan.

Kini, katanya, timah yang berada di Bangka Belitung tak dapat dijual karena tidak ada yang mau membeli.

Hal ini, ujar Burhanudin, buntut kasus dugaan korupsi di PT Timah yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini.

"PT Timah hanya mau beli dari IUP PT Timah, ini jelang Lebaran ini kita butuh solusi cepat siapa yang mau beli timah masyarakat agar ekonomi bisa bergerak," jelasnya.

Kata Bos PT Timah

Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Dani Virsal mengungkapkan bahwa pihaknya secara tegas ingin mengakomodasi timah bagi masyarakat sepert di Bangka Belitung.

Hanya saja, dia ingin ada solusi yang baik dengan memperkuat aturan yang mendukung.

“Pasalnya, sejauh ini dalam hal aktifitas penambangan, pemilik IUP bekerja pada kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) miliknya sendiri,” jelas Ahmad Dani dikutip dari Kompas.com.

Disinggung soal Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Dani menjelaskan, perusahaan pada intinya ingin dapat membantu untuk terciptanya ekonomi kerakyatan dari pertambangan selama didukung oleh regulasi dan aturan yang jelas.

"Dibutuhkan regulasi atau aturan yang mendukung ekosistem dan siklus bisnis tersebut (bisa saja kerja sama dengan IPR), saat ini untuk ekspor kita harus memiliki asal-usul bijih yang jelas,” ujar dia.

“Jika hal itu dapat terwujud dengan dukungan regulasi, perusahaan dengan sangat terbuka akan memberikan dukungan terhadap visi ekonomi kerakyatan," sambung Dani.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com)

Artikel lain terkait Korupsi di PT Timah