TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui program e-purchasing Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI).

Upaya ini dijalankan melalui pemanfaatan marketplace yang tergabung sebagai mitra resmi Toko Daring LKPP demi akuntabilitas dan transparansi serta efisiensi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemprov Kalbar.

Sebagai realisasinya, OPD Kalbar menggelar pertemuan dengan pelaku UMKM di provinsi ini di Pontianak pada 13 Mei 2024.

Baca juga: Mbizmarket Catat Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Malang Mencapai Rp 32,44 Miliar

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Ignasius IK mengatakan, program e-purchasing LKPP RI di Kalbar sudah dirintis sejak Januari 2022 dan hingga kini lebih dari 2.000 pelaku usaha UMKM di wilayah ini telah bergabung sebagai penyedia di marketplace mitra resmi Toko Daring LKPP.

Namun diakui, masih banyak penyedia yang belum memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan kebutuhan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. "Hal inilah yang menjadi alasan atas diselenggarakannya kegiatan Temu Bisnis antara Penyedia dan OPD di Provinsi Kalimantan Barat," ujarnya dikutip dari keterangan pers, Minggu, (9/6/2024).

Baca juga: Mbizmarket Kebut Transformasi Pembayaran Digital Bank Daerah untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Sejak awal, pihaknya mendukung proses pengadaan pemerintah secara digital melalui Toko Daring, karena sistem pengadaan dari Toko Daring yang transparan, efektif serta amanah dan mendorong semua perangkat daerah mendukung program ini.

"Kami yakin dengan keberadaan Toko Daring yang menjadi solusi di era digitalisasi dalam pengadaan pemerintah, sebagai upaya untuk mendorong integritas para pelaku khususnya UMKM dan OPD yang terlibat dalam proses ini.” ujar Ignasius.

Hingga 31 Desember 2023, transaksi pengadaan digital barang/jasa di Provinsi Kalimantan Barat melalui platform Mbizmarket mencapai Rp 290 miliar lebih yang berasal dari 63.254 pesanan.

Sementara, total transaksi yang masuk berasal dari 1.146 OPD. Saat ini lebih dari 2.063 penyedia telah terdaftar di platform Mbizmarket, dan sekitar 1.000 penyedia berpartisipasi aktif untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalbar.

Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pemprov Kalbar Prasetyo Tri Sejati mengatakan, Pemprov Kalimantan Barat memulai transaksi perdana di Mbizmarket pada Januari 2022, dan terus berlanjut hingga saat ini.

Baca juga: 70 Persen Provinsi di Indonesia Menggunakan Mbizmarket untuk Pengadaan Barang dan Jasa

"Kami berharap, akan lebih banyak lagi UMKM yang bergabung di Toko Daring, khususnya di Mbizmarket, untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Kami juga akan memaksimalkan para OPD yang ada di dinas, badan maupun Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di lingkup Provinsi Kalimantan Barat, agar pertumbuhan ekosistem perekonomian daerah meningkat ke depannya," kata Prasetyo.

Di acara temu bisnis UMKM dan OPD Kalbar juga diperkenalkan fitur terbaru MbizTravel sekaligus sebagai sosialisasi fitur MbizTravel di Provinsi Kalimantan Barat.

“Kami mengapresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung transformasi pengadaan digital barang/ jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui platform Mbizmarket," kata CCO & COO Mbizmarket Andhie Saad.

Pihaknya mengajak seluruh OPD di Provinsi Kalimatan Barat beralih ke travel lokal, dalam upaya mendukung pelaku usaha travel agen–travel agen lokal di Provinsi Kalimantan Barat.

Pihaknya membuka akses 24/7 bagi OPD Provinsi Kalimantan Barat ke Online Travel Agent (OTA) yang merupakan travel agen-travel agen lokal yang telah bergabung ke satu-satunya ekosistem marketplace travel agen di Indonesia.