TRIBUNNEWS.COM - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengeluh soal anggaran di kementerian yang dipimpinnya dipotong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Namun, keluhan dari Bahlil ini justru berujung sindiran dari Komisi VI DPR yang menyebut salah kamar.

Hal ini terjadi saat rapat kerja (raker) antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Awalnya, Bahlil mengungkapkan anggaran yang diterima Kementerian Investasi/BKPM dinilai tidak sesuai dengan target investasi yang dicanangkan pada tahun 2025.

"Bagaimana mungkin target investasi Rp 1.850 triliun, anggarannya diturunkan dari target Rp 1.400 triliun tahun 2023 dengan anggaran Rp 1,2 triliun lebih, sekarang (target investasi) dinaikan tetapi anggaran diturunkan menjadi Rp 600 miliar lebih," katanya dikutip dari YouTube TV Parlemen.

Bahlil pun bertanya-tanya terkait dikuranginya anggaran di Kementerian Investasi/BKPM meski target investasi dinaikkan.

Alhasil, dia pun meminta agar DPR memanggil Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa terkait keluhannya tersebut.

"Saya sejak kecil sudah berdagang, pernah menjadi pengusaha, menjadi Ketua HIPMI, belum pernah menemukan teori semacam ini. Ini teori baru ini."

"Dan saya minta kepada pimpinan untuk memanggil ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menjelaskan ini," minta Bahlil.

Baca juga: Menteri Bahlil Ngeluh Alokasi Anggaran Kementeriannya Kalah dengan Kecamatan di DKI Jakarta

Bahlil mengungkapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibuat Kemenkeu dan Bappenas tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Investasi/BKPM.

Sehingga, terkait permintaan Bahlil kepada DPR untuk memanggil Sri Mulyani dan Suharso sangat diperlukan untuk bisa mengkoreksi anggaran RKP terhadap kementerian yang dipimpinnya.

Jika rapat tersebut terealisasi, Bahlil pun meminta agar DPR memutuskan RKP untuk Kementerian Investasi/BKPM menjadi Rp 800 triliun dari Rp 1.850 triliun.

"Jadi menyarankan kepada para pimpinan karena bapak-bapak mewakili rakyat, maka revisi saja RKP-nya dari Rp 1.850 triliun menjadi Rp 800 triliun karena itu rasionalisasi saya dengan tim saya," tuturnya.

Menanggapi keluhan tersebut, pimpinan rapat yaitu Wakil Ketua Komisi VI dari Partai Golkar, Sarmuji menganggap apa yang disampaikan oleh Bahlil salah kamar.