Disparitas Kemiskinan di Perkotaan dan Desa Makin Lebar, Provinsi Papua di Atas Angka Nasional
Pada Maret 2024 garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp601.871 atau lebih tinggi dibandingkan pedesaan yaitu Rp556.874.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03 persen atau 25,22 juta orang pada Maret 2024.
Angka ini mengalami penurunan sebanyak 680 ribu orang di Indonesia dalam satu dekade terakhir.
“Tingkat kemiskinan di periode itu mengalami penurunan 0,33 persen dibandingkan Maret 2023 yang berjumlah 25,90 juta orang,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Imam Machdi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/7/2024).
Jumlah warga miskin sempat meningkat saat masa pandemi yakni di 2022 dengan total 26,36 juta orang miskin.
Tingkat kemiskinan perlahan turun di Maret 2023 dan Maret tahun ini.
Baca juga: Berhasil Kurangi Kemiskinan di Jateng, Pj Gubernur Jateng: Semua Pihak Harus Tetap Bekerja Keras
Namun demikian, disparitas kemiskinan di perkotaan dengan di perdesaan melebar.
Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 11,79 persen, sedangkan di perkotaan hanya 7,9 persen.
Imam menuturkan, penurunan kemiskinan terjadi di semua wilayah di Indonesia dengan penurunan tertinggi terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Persentase penurunan angka kemiskinan di provinsi itu mencapai 0,57 persen dari 13,29 juta orang di Maret 2023 atau menjadi 12,72 juta orang di Maret 2024.
Penduduk miskin masih terkonsentrasi di Provinsi Jawa dan Sumatra dengan masing-masing jumlah orang miskin yakni 13,24 juta orang dan 5,55 juta orang.
BPS juga mencatat tiga provinsi mengalami kenaikan angka kemiskinan secara tahunan yaitu Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Secara umum, masih terdapat 20 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional.
Sisanya sebanyak 18 provinsi berada di bawah angka nasional.
“Provinsi di Pulau Papua memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional, sebagian besar provinsi di pulau Kalimantan di bawah angka nasional kecuali Kalimantan Utara,” tutur Imam.