Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah sibuk dengan urusan pekerjaannya, setelah ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto masuk dalam Kabinet Merah Putih (KMP) periode 2024-2029.

Hal tersebut juga sebagai alasan Sri Mulyani yang kerap 'diam' saat berhadapan dengan awak media dalam beberapa kesempatan. 

"Teman-teman wartawan merasa bahwa saya beberapa Minggu terakhir diam, saya tidak sedang apa-apa, tapi kita memang sedang sibuk saja gitu," kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN KiTa, dikutip Kamis (12/12/2024).

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: APBN November 2024 Defisit Rp401,8 Triliun 

Sri Mulyani mengaku bahwa dia tengah fokus pada hal-hal substansial yang menyangkut tugas dan fungsi pokoknya sebagai bendahara negara. Dia pun menegaskan bahwa kondisi itu tidak ada yang berubah hanya saja tengah mengalami masa penyesuaian.

"Jadi kalau kita sedang sibuk dan juga banyak fokus kepada hal-hal yang sangat-sangat substansial sementara lingkungan environment yang muncul juga sangat banyak," ucap dia.

"Jadi kita saling silaturahmi tidak berubah. Hanya memang ini masanya kami lagi banyak absorb dengan pekerjaan yang harus kita lakukan," jelasnya.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan sendiri masih terus menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Terlebih lagi, pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini jumlah kementerian justru menambah dari yang sebelumnya menjadi 48.

"Bisa dibayangkan karena adanya perubahan kementerian lembaga dalam dua Minggu terakhir kita harus melakukan realokasi dan mengasign kementerian-kementerian baru dengan badan akun anggaran yang baru. Dan kemudian bagaimana mereka memecah anggaranya untuk tahun 2024 dan implikasinya untuk 2025," terang dia.

"Jadi sekali lagi saya akan sampaikan dan tekankan memang banyak sekali volume pekerjaan yang harus kita lakukan," imbuhnya menegaskan.

Adapun isu kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk tahun 2025 nanti menjadi isu besar selama beberapa Minggu terakhir ini. Sebab, banyak sekali kekhawatiran baik dari pengusaha, maupun pengamat ekonomi terhadap konsumsi masyarakat yang diprediksi akan melemah akibat dampak kebijakan tersebut.

Sayangnya, Sri Mulyani dalam beberapa kesempatan memang kerap diam saat ditanya awak media terkait hal itu.

Padahal pada Selasa (3/12/2024) sore, Sri Mulyani beserta Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo dan sederet Menteri Kabinet Merah Putih yakni Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Fahri Hamzah menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) menyoal Kebijakan dan Insentif Fiskal untuk mendorong perekonomian dan investasi di Kemenko Perekonomian.