32 Pedagang Meninggal, Penerapan Ganjil Genap di Pasar Justru Memperbanyak Risiko Penularan Covid-19
Abdullah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi jika ada pemda yang sudah melakukan kebijakan ganjil-genap.
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat, virus corona atau Covid-19 menghampiri sebanyak 147 pasar di Indonesia.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, 147 pasar tersebar di 23 provinsi dengan rincian 768 pedagang tercatat positif Covid-19 dan 32 meninggal dunia.
"Kami sudah mendorong protokol kesehatan dengan baik dengan cara melakukan edukasi terhadap pedagang. Ini karena saat ini informasi di lapisan bawah khususnya pedagang itu terjadi simpang siur informasi," ujarnya kepada Tribun, Minggu (28/6/2020).
Sementara itu, dia meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi jika ada pemda yang sudah melakukan kebijakan ganjil-genap.
"Ini justru memperbanyak risiko penularan. Mengingat pengurangan 50 persen jumlah pedagang di pasar itu menambah penumpukan di masing-masing kios karena jumlah pengunjungnya tetap sama," kata Abdullah.
Abdullah menambahkan, logikanya kalau pengunjungnya 100, sedangkan yang operasi harusnya 10 bisa didistribusikan ke 10 kios.
"Tapi, karena operasionalnya cuma 50 persen, maka 100 orang didistribusi ke 5 (kios) saja. Ini masalah sesungguhnya terjadi," ujarnya.
Baca: Covid-19 Hampiri 147 Pasar di Indonesia, 768 Pedagang Tercatat Positif Corona
Baca: IKAPPI: Pasar Tradisional Bisa Aman dari Penularan Covid-19 Jika Patuhi Protokol Kesehatan
Ia juga menjelaskan, banyak masyarakat pedagang yang berpikir bahwa Covid-19 itu tidak nyata, keluarga tidak ada yang kena, buatan manusia, konspirasi, dan lain-lain.
Hal itu yang membuat protokol kesehatan agak sedikit sulit kita jalankan di pasar.
"Walaupun begitu, kami terus berusaha bersama-sama dengan ketua kelompok pasar untuk mendorong pelaksanaan protokol kesehatan itu dilakukan dengan baik di pasar," ujarnya.
Selain itu, dia meminta pemerintah daerah (pemda) untuk membatasi jam operasional karena akan ada penumpukan di jam-jam tersebut.
"Jam operasional jika dibatasi akan ada penumpakan. Ini yang menjadi problem tersendiri buat jika ada penumpukan di jam-jam itu saja," kata Abdullah.
Menurut dia, jam operasional jangan dibatasi, tapi harus memakai langkah-langkah lain misalnya menggunakan sekat.
"Banyak sekali langkah-langkah lain seperti menggunakan sekat plastik, menyiapkan pengukur suhu pengunjung dan pedagang di depan pasar. Selain itu, penyemprotan desinfektan secara terus menerus, tidak hanya sekali," ujarnya.(Tribun Network/van/wly)