"Kalau kita melihat secara umum, jumlah kasus yang positif covid-19  belum terlihat secara signifikan penurunannya," terangnya.

Selain itu, sejak PPKM pertama diberlakukan, sekitar 29 juta orang ditindak tegas terkait penegakan protokol kesehatan.

Laporan diungkapkan oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemedagri Safrizal ZA.

"Sejak PPKM , sudah memberikan tindakan hampir 29 juta orang sudah diberikan teguran, denda, sanksi, kemudia denda pekerjaan sosial, macam-macam."

"Jumlah tindakan ini tidak bermakna signifikan, jika tidak semua pihak ikut berpatisipasi menegakkan protokolo kesehatan," jelas  Safrizal.

PPKM Mikro Dimulai Besok, Apa Bedanya dengan PPKM Sebelumnya?

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan baru untuk menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan yang dinamai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro itu mulai diterapkan pada Selasa (9/2/2021) besok.

Dalam pertemuan dengan gubernur dari lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali, Rabu (3/2/2021) lalu, Jokowi mengatakan PPKM di Jawa dan Bali yang sudah diperpanjang hingga dua kali masih belum efektif menekan laju penularan Covid-19.

Karena itu ia menilai perlu adanya PPKM berskala mikro yang diterapkan mulai dari tingkat RT/RW.

"Sehingga, saya sampaikan PPKM di level mikro, yakni level kampung, desa, RW dan RT itu penting," kata Jokowi.

Lalu apa bedanya PPKM Mikro ini dengan PPKM biasa yang dianggap tak efektif itu?

Menurut Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting, PPKM Mikro lebih menitikberatkan kepada pengawasan sampai tingkat desa, termasuk mengawasi orang-orang yang melakukan isolasi mandiri.

"Berdasarkan keputusan Presiden bahwa mulai 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM berskala mikro," ujar Alexander, Sabtu (6/2/2021).