Penambahan ini dengan mengalihkan fungsi sejumlah rusun hingga bantuan layanan kesehatan dari TNI-Polri.

"Rusun Nagrak kita konvensi jadi RS, kemudian Asrama Haji Pondok Gede 900 tempat tidur, Gedung Arafah (Kemenag), RS Tanjung Duren dengan 500 tempat tidur," urainya.

"Peningkatan kapasitas RS dan pelayanan kesehatan TNI-Polri dengan penambahan 2 ribu tempat tidur di Jawa-Bali," ucapnya.

Baca juga: Luhut Bicara soal Perpanjangan PPKM Darurat serta Skenario Terburuk jika Kasus Covid Tembus 100 Ribu

Perintah Jokowi agar setiap kementerian/lembaga menyiapkan tempat isolasi pasien Covid-19 juga sudah mulai dijalankan sejumlah instansi.

Seperti yang diupayakan Menhan Prabowo Subianto. Prabowo menyiapkan rumah sakit satelit RS Dr Suyoto untuk ikut menampung pasien Covdi-19 bergejala sedang.

Kemudian juga mengalihkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan) dan Pusdiklat Bahasa (Pusbahasa) Badiklat Kemhan di Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Dua lokasi ini disiapkan jika RS Dr Suyoto sudah penuh.

Upaya lainnya adalah menambah tenaga kesehatan.

Luhut menyampaikan ada 20 ribu lebih perawat yang akan dilatih dalam beberapa hari, baru dipekerjakan.

Selain itu, tenaga dokter juga akan direkrut sebanyak 2.000 orang yang baru lulus dan akan dilatih.

“Semua data menunjukkan kami on the right track,” kata dia.

Mendata Daerah-daerah yang Memerlukan Bantuan

Penambahan kasus Covid-19 di Indonesia sangat cepat dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, dalam kurun waktu tiga hari saja yakni 13-15 Juli 2021, jumlah kasus baru menyentuh angka 159.173.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 meningkatkan testing, tracing, dan treatment, serta memastikan akurasi testing terhadap varian delta, lambda dan varian lainnya yang diduga menjadi penyebab penyebaran Covid-19 semakin cepat dan luas.

"Kami juga mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar menambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 dan Rumah Sakit Darurat, serta memastikan ketersediaan obat-obatan, oksigen, ruang perawatan dan alat pendukung medis untuk pasien serta alat pelindung diri (APD) tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19," kata Gus Muhaimin, melalui keterangannya, Jumat (16/7/2021).

Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR ini juga meminta Pemerintah agar mendata daerah-daerah yang memerlukan bantuan penanganan Covid-19.

Sebab, angka peningkatan Covid-19 yang terjadi saat ini sangat drastis sehingga berpotensi banyak pasien Covid-19 tidak mendapatkan penanganan medis.

Baca juga: Update Corona 16 Juli 2021: Indonesia Teratas, Ini 5 Negara Dengan Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

"Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga kami dorong untuk melakukan percepatan penelitian atau uji klinis terhadap obat yang dipercaya mampu meredakan gejala yang dialami pasien Covid-19. Hal ini untuk mengimbangi laju kasus Covid-19 dan berkurangnya kapasitas rumah sakit untuk merawat pasien Covid-19," ucapnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pemerintah bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama agar bekerja sama dengan media untuk dapat mengimbangi pemberitaan negatif terkait dampak Covid-19 dengan pemberitaan positif, seperti meningkatnya angka kesembuhan.

"Pemerintah dan Pemda harus memastikan hotline layanan darurat tanggap Covid-19 atau panggilan darurat dapat selalu sigap dan secara maksimal melayani masyarakat ataupun memberikan informasi yang tepat bagi yang membutuhkan pertolongan," ujarnya.

Dikatakan Gus Muhaimin, dalam kondisi seperti sekarang, masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M secara ketat yaitu memakai masker, mencuci, menjaga jarak, membatasi mobilitas.

Dan menghindari kerumunan massa serta melakukan perlindungan ekstra seperti menggunakan masker ganda dalam beraktivitas sehari-hari.

"Pemerintah dan aparat harus terus mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat agar peraturan dipatuhi lebih ketat oleh masyarakat, namun tetap mengutamakan pendekatan humanis dan tidak bertindak represif dalam penertiban yang dilakukan," ucapnya.

Gus Muhaimin meminta komitmen Pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait penanganan Covid-19 tidak saling bertentangan satu sama lain, seperti pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat dalam negeri yang harus diimbangi dengan pengetatan keluar masuknya WNI dan WNA ke dalam dan luar wilayah Indonesia.

"Akselerasi penyuntikan vaksin yang tengah digencarkan pemerintah dalam upaya pembentukan herd immunity juga menjadi ikhtiar yang sangat penting. Saya mendorong Pemerintah memperhatikan masyarakat yang memiliki penyakit bawaan (komorbid) dan mensosialisasikan upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari penularan Covid-19," katanya.