Kebijakan Air Bersih dan Sanitasi Layak Harus Diperkuat
Air bersih dan sanitasi yang layak merupakan daftar keenam dari 17 goals dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi salah satu isu yang
Editor: Content Writer
Air bersih dan sanitasi yang layak merupakan daftar keenam dari 17 goals dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi salah satu isu yang dibahas dalam agenda World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) ketiga.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mendorong agar kebijakan terhadap air bersih dan sanitasi dapat diperkuat.
Hal tersebut ia sampaikan ketika ditemui Parlementaria usai mengikuti agenda rapat kedua WPFSD ke-3 di Badung, Bali (4/9/2019). Politisi Partai Demokrat ini meyakini apabila Pemerintah dan Parlemen saling bersinergi dalam segi kebijakan dan anggaran, tentunya target TPB atau Sustainable Development Goals (SDGs) akan lebih mudah dicapai.
“Nah ini yang perlu dipikirkan. Dan saya kira DPR RI harus terus mendukung budget mainstreaming SDGs. Jadi semua anggaran itu mainstream ke SDGs untuk menghilangkan inequality yang sekarang lebih banyak lagi diusahakan oleh pemerintah sebagai prioritas. Untuk pembangunan sumber daya manusia tidak akan berhasil tanpa tersedianya air bersih, sanitasi, dan higienis,” urainya.
Nurhayati juga meminta masyarakat Indonesia dan dunia untuk sadar dan menciptakan pola kebersihan bagi dirinya sendiri terhadap lingkungan agar akses air bersih dapat terjaga guna mencapai target SDGs 2030.
Memang saat ini akses air bersih masih sangat sulit didapatkan terutama di negara-negara dalam kategori Developing Country dan Least Developed Country.
“Akses untuk air bersih ini harusnya dimulai dari pola kebersihan. Tidak lagi membuang sampah di DAS, karena tidak saja mereka menggunakan itu untuk minum dan sebagainya tetapi kan bisa diambil meskipun tidak disedot jadi nanti bisa disalurkan. Jadi hal ini yang penting, infrastruktur pembangunan untuk akses air bersih ini penting sekali untuk masyarakat,” imbuhnya.
Politisi dapil Jawa Timur V ini juga mendesak para pengembang properti untuk turut berpartisipasi mewujudkan target dari TPB 2030 dalam hal menciptakan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Seperti misalnya menciptakan teknologi terbaru untuk menyalurkan air bersih dan menghindarkan penggunaan air tanah dalam kehidupan rumah tangga.
“Sekarang kan mulai ada perkembangan teknologi dimana kalau kita lihat di Indonesia sudah banyak penyulingan dengan mesin-mesin kecil. Yang kita harapkan tidak hanya itu, tetapi kita harapkan masyarakat khususnya property development itu tidak lagi menggunakan air tanah supaya semua bisa mendapatkan air bersih, karena kita sudah bahas kemarin bahaya menggunakan air tanah ya,” jelas Nurhayati. (*)