Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ibadah Haji 2019

Lima Kementerian Jajaki Pembentukan Layanan Terpadu Haji dan Umrah di Jeddah

Kementerian Agama menggelar rapat bersama empat kementerian untuk menjajaki perluasan tugas dan fungsi Kantor Urusan Haji (KUH)

Lima Kementerian Jajaki Pembentukan Layanan Terpadu Haji dan Umrah di Jeddah
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Muhammad Husain Sanusi Dari Jeddah

TRIBUNNEWS.COM, JEDDAH - Kementerian Agama menggelar rapat bersama empat kementerian untuk menjajaki perluasan tugas dan fungsi Kantor Urusan Haji (KUH) menjadi Layanan Terpadu Haji dan Umrah Republik Indonesia, di Jeddah.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemenag M Nur Kholis Setiawan ini dihadiri perwakilan Biro Organisasi Tata Laksana (ortala) Kemenag, perwakilan Kemensesneg, Kemenkum HAM, dan Kementerian Keuangan.

Meski berhalangan hadir, tim dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sudah menyampaikan komitmennya untuk membantu sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Rapat sekaligus mendengar laporan tim yang telah melakukan kajian sejak Agustus 2019.

"Jadi ada lima kementerian yang dilibatkan di dalam mendiskusikan rencana perluasan fungsi dari KUH yang sekarang ini ada," ujar Sekjen M Nur Kholis Setiawan, Kamis (22/8/2019).

Baca: Kurma di Tanah Abang Banyak Diburu Saat Musim Kedatangan Haji, Yuk Kenali Jenisnya

Baca: 47 Jemaah Haji Asal Jabar Meninggal Dunia di Arab Saudi

Baca: Haji Pasangan Suami Istri asal Madura Ditinggal di Jeddah

Baca: 4 Tempat Beli Oleh-oleh Haji di Jogja yang Lengkap dan Beragam

M Nur Kholis menyampaikan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) memberikan mandat kepada Kementerian Agama, terkait urusan haji dan umrah, utamanya sebagai penanggung jawab dan juga regulator terkait dengan haji dan umrah.

Hal ini mendorong Kemenag untuk menjajaki perluasan fungsi KUH.

Menurut Nur Kholis, faktanya selama ini, KUH sering menjadi tempat aduan bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya soal haji tapi juga umrah.

"Saat ini kita tengah membicarakan, bentuknya ke depan akan sebagai apa. Apakah sebagai unit pelaksana teknis, atase, atau seperti apa," katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Husein Sanusi
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Ibadah Haji 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas