Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Politik Jepang memang harus benar-benar bersih kalau tak mau diobok-obok seperti kasus Menteri Ekonomi Perdagangan dan Perindustrian Jepang (METI), Yuko Obuchi (40). Bahkan muncul rumor, ada kemungkinan Obuchi mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Namun di balik semua itu ada pula yang mengatakan Obuchi sebagai korban politik Jepang.

"Obuchi adalah satu di antara lima menteri wanita. Ada yang tak senang kebanyakan menteri wanita sehingga dirinya merasa tersingkirkan. Dicari lah dan dimunculkan lah hal-hal yang tidak benar dan muncul skandal seperti sekarang. Jadi dia adalah korban politik Jepang tampaknya," ungkap sumber Tribunnews.com, Sabtu (18/10/2014) pagi.

PM Jepang Shinzo Abe sedang di luar negeri sampai dengan Sabtu pagi, dan Obuchi menyatakan akan melaporkan dulu detil hal ini kepada Abe untuk menjawab rincian lebih lanjut seperti yang ditanyakan para anggota parlemen beberapa hari lalu.

Skandal keuangan Obuchi dimulai dari pertanyaan tidak adanya catatan pendapatan politik pada tahun 2008. Obuchi pun sempat menjawabnya "tidak tahu". Banyak politisi mengomentasi, hal itu diungkapkan karena kecorobohan akuntansi. Tapi kantor Obuchi menanggapi akan menyelidiki lebih lanjut.

Antara tahun 2008-2012 tercatat aliran dana 10 juta yen yang masih belum jelas. Lalu tahun 2010-2011 ada aliran dana dari Asosiasi Pendukung Obuchi sebanyak 7,24 juta yen ke Obuchi. Lalu tak ada catatan, uang itu masuk ke cabang promosi perfektur Gunma Partai Liberal (LDP).

UU Pengawasan Dana Politik menuliskan bahwa penerimaan dari kegiatan bisnis dan majalah kertas atau kelembagaan lainnya harus dilaporkan dan dijelaskan pada laporan neraca pembayaran dan dilaporkan kepada otoritas yang bersangkutan.

Kemudian muncul catatan uang total 33,84 juta yen setoran ke tempat restoran dan tempat pertemuan eksklusif Meijiza Tokyo antara tahun 2010-2011. Dengan pendapatan 7,24 juta yen menjadi pertanyaan, ke mana selisihnya? Kemana uang 26,42 juta yen pergi?

Di situlah kecurigaan pelanggaran UU Pemilu Kantor Umum oleh Obuchi. Kemudian penjelasan Obuchi juga mengenai pembelian kosmetik, pakaian wanita, berbagai produk ber-merk, produk bayi, dan sebagainya ikut menjadi pertanyaan kalangan politisi Jepang.

Semua itu semakin meningkatkan keingintahuan para anggota parlemen sehingga Obuchi semakin terus didesak dengan berbagai pertanyaan dan meminta penjelasan detil lebih lanjut atas aliran uang, yang mengaitkan juga kakaknya, suami dan keluarganya dalam kasus ini.