Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Mantan Perdana Menteri Jepang (1994-1996) Tomiichi Murayama merasa saat ini Jepang dalam keadaan bahaya, tidak bisa diserahkan kepada parlemen saja.

"Saat ini Jepang dalam keadaan bahaya tak bisa diserahkan kepada parlemen saja. Itu sebabnya saya ikut partisipasi turun ke jalan unjuk rasa menentang perubahan UUD Jepang oleh Pemerintah terutama oleh partai liberal (LDP)," kata Murayama khusus kepada pertanyaan Tribunnews.com, Rabu (29/7/2015) klub wartawan asing Jepang.

Murayama berkali-kali menekankan Jepang dalam krisis saat ini.

"Saya tak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau UUD ini diubah dampak bagi misalnya pasukan pertahanan diri (SDF) pasti akan ikut perang dan membahayakan kita semua," tambahnya.

"Dalam sisa waktu usia ini saya akan berusaha bersama rakyat untuk menciptakan demokrasi yang sebenarnya. Tidak seperti sekarang selalu saja LDP yang menang pemilu dan Memerintah," katanya.

Murayama juga merasa senang saat ini semakin banyak anak muda ikut terjun ke jalan ikut unjuk rasa menentang upaya perubahan UUD tersebut.

Bahkan Murayama pun menekankan mulai banyak saat ini anak muda yang mulai ingin tahu misalnya apa sih isi pernyataan Murayama mengenai permintaan maaf kepada dunia saat menjadi PM Jepang.

"Saya senang mereka anak muda mulai mempelajari sendiri pernyataan saya tersebut. Namun saya juga bingung pernyataan apa yang akan diberikan PM Jepang Shinzo Abe pada saat perayaan 70 tahun perang dunia kedua nanti? Katanya akan beda dengan pernyataan maaf yang pernah saya berikan," katanya lagi.

Oleh karena itu Murayama menantikan pula pernyataan yang akan disampaikan Abe nanti.

"Tapi tolong hati-hati dalam pernyataan nanti jangan sampai terjadi keributan lagi terhadap Jepang dari negara di dunia, terutama dari Asia," katanya mengingatkan.