“Karena tidak mustahil ada di kalangan mereka yang bandit dan penjahat. Jadi, dalam memenuhi kebutuhan mereka, terutama perlengkapan senjata, amunisi, perlu biaya. Dari mana? Mereka tak dapat sumbangan dari luar negeri, mereka bukan orang kaya, bukan pengusaha.”

Pemerintah hati-hati

Tiga hari setelah mendapatkan informasi bahwa 10 WNI disandera oleh milisi Abu Sayyaf di Filipina, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengaku masih terus berkomunikasi intensif dengan Kemenlu Filipina untuk mencari opsi terbaik dalam membebaskan sandera.

“Informasi mengenai pergerakan, posisi, dan kondisi para sandera, dari waktu-ke waktu telah kita peroleh. Kemenlu telah lakukan pula komunikasi dengan pihak keluarga ABK.”

Namun, Kemenlu tampak berhati-hati dalam menyampaikan informasi.

Hingga saat ini belum ada detail penjelasan terkait nasib para sandera dan apa langkah yang akan diambil pemerintah dalam membebaskan sandera.

Abu Sayyaf disebut hanya akan membebaskan sandera jika uang tebusan 50 juta peso Filipina atau setara Rp15 miliar, dibayarkan.

Sementara, militer Filipina yang menyebut bahwa keterlibatan militer Indonesia dalam operasi pembebasan sandera tidak dimungkinkan undang-undang, juga tidak menganjurkan Indonessia melakukan pembayaran uang tebusan.(Pascal S Bin Saju/BBC Indonesia)