Capaian ini dikatakan Menteri LHK Siti Nurbaya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla pada November 2015, agar tata kelola gambut Indonesia harus scientific diakui internasional.

''Karena masalah Karhutla yang mayoritas terjadi di lahan gambut ini berlaku universal,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya, Jumat (23/3) waktu setempat dalam kunjungan kerjanya mengikuti pertemuan Mitra Kerja Global Peatland Initiative (GPI) ke 3 di Brazzaville, Republik Kongo.

Dalam waktu dekat dua negara yang memiliki luas gambut terbesar di dunia, yakni Republik Congo dan Republik Demokratik Congo, akan segera belajar ke Indonesia."Indonesia akan memimpin south-south cooperation (kerjasama selatan-selatan) menangani gambut Congo Basin untuk dunia," kata Menteri Siti.

Congo basin atau lembah Kongo meliputi tiga negara yang memiliki lahan gambut terluas kedua di dunia. Tiga negara dimaksud adalah Republik Congo, Republik Demokratik Congo dan Gabon. Selain Indonesia dan duo Congo, negara dengan luas gambut terbesar lainnya di dunia adalah Peru.

Menteri Siti menjadi pembicara kunci pada pertemuan tingkat tinggi GPI. Pada pertemuan tersebut, telah ditandatangani hasil konferensi Global Peatland Innitiatives ke 3, bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokratik Kongo, Amy Ambatobe Nyongolo, dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Kongo Arlette Soudan-Nonau.

Turut hadir menyaksikan Direktur eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP), Erik Solheim.

''Jika dulu gambut Indonesia dikenal karena rawan terbakar, sekarang sebaliknya, menjadi referensi untuk melindungi gambut Congo Basin,'' jelas Menteri Siti.

''Dua menteri dari negara Congo juga akan ke Indonesia, sekitar bulan Juni mendatang,''  katanya.