TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duta besar (Dubes) RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya memberikan klarifikasi atas tulisan kolumnis Audrey Young yang berjudul "Visiting leaders show disrespect by failing to share platform with Jacinda Ardern" yang dimuat di harian NZ Herald, pada 25 Maret 2018 lalu.

"Kami sudah melayangkan protes keras kepada si penulis dan mendesaknya untuk membuat klarifikasi karena apa yang dia tulis tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya," ujar politikus Golkar ini kepada Tribunnews.com, Senin (26/3/2018).

Atas hal itu pula, Tantowi menegaskan sangat kecewa dengan pemberitaan yang ditulis Audrey Young yang dibuat tanpa dukungan fakta dan konfirmasi baik dari pemerintah Selandia Baru maupun KBRI Wellington selaku perwakilan Pemerintah Indonesia.

"Kami kecewa tulisan yang dibuat berdasarkan asumsi si penulis tersebut telah menciptakan persepsi yang salah tentang Presiden Joko Widodo," tegas mantan anggota DPR RI ini.

Baca: Di Hadapan WNI Selandia Baru, Jokowi Ungkap Alasannya Membangun Papua

Dituliskan bahwa Presiden menolak untuk berjumpa dengan pers dan menolak untuk memberikan penjelasan setelah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern di Gedung Parlemen, 19 Maret 2018.

Sikap ini kemudian diterjemahkan pula sebagai sikap tidak hormat Presiden.

"Satu pendapat yang sangat pretensius," tegas Tantowi.

Yang benar, imbuhnya, keputusan untuk tidak membuat keterangan Pers adalah usulan dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru yang kemudian diadopsi menjadi keputusan bersama.

Sedangakan untuk konsumsi publik, hasil-hasil pertemuan akan disarikan dalam pernyataan bersama (joint statement) yang akan dimuat di website resmi kedua negara.

"Sebagai tamu, kami menghargai posisi yang diambil oleh tuan rumah. Kami mendukung sepenuhnya karena tidak ada yang salah dengan sikap tersebut," jelasnya.

Menurut Tantowi, tulisan bahwa Presiden Jokowi menolak untuk berkomunikasi dengan media adalah pendapat pribadi Audrey Young yang tidak didukung oleh bukti dan fakta.

Jokowi adalah orang biasa pertama yang menjadi Presiden Indonesia.

Sebagai Presiden dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Jokowi menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan indepensi Pers sebagai salah satu pilar demokrasi.