Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia merespon laporan awal misi pencari fakta Dewan HAM mengenai Myanmar.

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, sudah waktunya Myanmar berkomitmen untuk menjalankan berbagai rekomendasi termasuk formula 4+1 yang diusulkan Indonesia.

"Sudah saatnya bagi Pemerintah Myanmar untuk bersungguh-sungguh mengimplementasi semua komitmen yang sudah dibuat dan menindak lanjuti berbagai rekomendasi dan temuan komisi yang dibentuknya dan masyarakat internasional," ujar Retno diketerangannya, Kamis (30/8/2018).

Dalam laporan misi pencari fakta Dewan HAM PBB yang dirilis Senin 27 Agustus 2018 lalu, disebutkan bahwa ada bukti genosida dan kejahatan kemanusiaan berskala besar.

Laporan itu juga mendorong agar Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan lima jenderal militer Myanmar lain diadili di bawah undang-undang internasional, atas tindak kejahatan genosida terhadap Rohingya.

Pesan Indonesia kepada Pemerintah Myanmar ujar Retno sangat jelas. Indonesia telah mengusulkan formula 4+1 kepada Pemerintah Myanmar yaitu :

Pentingnya segera diciptakan stabilitas dan keamanan; Menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan; Perlindungan terhadap semua orang, tanpa melihat latar belakang etnik dan agama; Akses terhadap bantuan kemanusian; serta +1. Implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan.

"Indonesia salah satu negara pertama yang sudah berada di Myanmar dan Bangladesh pada saat lingkaran kekerasan terjadi di Rakhine State di tahun 2016.

Indonesia juga aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan Internasional yang memiliki perhatian terhadap tragedi kemanusiaan di Rakhine State, termasuk almarhum Kofi Annan dan Sekjen PBB," jelas Mantan Dubes RI untuk Belanda ini.

Pesan tersebut sangatlah jelas. Indonesia berkeyakinan, jika elemen dari Formula 4+1 dijalankan, maka tragedi kemanusiaan dapat ditangani dan kondisi Rakhine State semakin baik.