Di studio ini hanya ada satu tempat tidur.

Tidak ada mesin cuci atau mesin pencuci piring. Penginapan hanya diperuntukkan untuk anggota DPR.

Pasangan atau anggota keluarga yang menginap harus membayar.

Jika pasangan ingin tinggal di properti ini, ia harus membayar setengah dari biaya sewa, yang uangnya masuk ke kas negara.

"Tunjangan hanya semata-mata untuk anggota DPR, bukan untuk pasangan atau anggota keluarga yang lain," kata pejabat parlemen Anna Aspegren.

Jika tak ingin tinggal di apartemen mungil ini, para anggota boleh menyewa properti lain dengan syarat uang sewanya tak melebihi 820 dollar AS atau Rp 11,6 juta per bulan.

Untuk ukuran Stockholm, tunjangan uang sewa ini tergolong rendah.

Di masa lalu, tidak ada apartemen dinas bagi anggota dan banyak dari mereka yang biasanya menginap di kantor, yang ukurannya rata-rata 15 meter persegi.

Para anggota DPR Swedia jugua dilarang merekrut staf pribadi atau tenaga ahli.

Namun, mereka mendapat tunjangan untuk menggunakan semacam "staf pendukung atau tenaga ahli bersama" yang disediakan bagi anggota yang memerlukan.

Di pemerintahan lokal, upaya penghematan anggaran jauh lebih besar lagi.

Sekitar 94 persen anggota dewan kota atau dewan daerah tak menerima gaji kecuali bagi mereka yang masuk menjadi anggota komite eksekutif, yang menerima gaji baik karena bekerja penuh waktu atau paruh waktu.

Mengapa demikian?

"Ini adalah pekerjaan sukarela yang bisa kita lakukan di waktu senggang kita," kata anggota dewan kota Stockhom, Christina Elffors-Sjodin.

Lalu bagaimana dengan anggota DPR di Indonesia?