“Dalam membangun normalisasi kan butuh saling percaya, saling menghormati dan memiliki visi yang sama. Jika persoalan Palestina bisa tuntas, maka tentu normalisasi akan sangat mudah. Jika belum, normalisasi akan tidak akan ada maknanya. Semoga persoalan Palestina bisa segera tuntas," pungkas Azis.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikim Emhas menjawab terkait isu akan dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel yang beredar.

Robikin mengatakan NU berpandangan Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina. Dukungan NU untuk kemerdekaan Palestina, kata Robikin, tak berubah.

Menurut Robikin, sejak diputuskan secara resmi melaui forum Muktamar NU ke-13 yang berlangsung tanggal 12-15 Juli 1938 di Menes, Pandeglang, Banten, NU konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Komitmen NU dalam membela kedaulatan Palestina dengan ibukota Yerussalem itu, kata Robikin, ditegaskan kembali pada Muktamar NU ke-33 tanggal 1 sampai 5 Agustus 2015.

"NU sendiri berpandangan bahwa selama Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Robikin.

Robikin mengaku tidak tahu dari mana sumber media yang menyebutkan kemungkinan dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel.

Sepanjang keterangan kemenlu RI, kata Robikin, Indonesia tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Untuk itu NU mengapresiasi pemerintah RI yang secara teguh mengemban mandat konstitusi dengan politik bebas dan aktif yang selama ini dilakukan dalam memberi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina," kata Robikin. (Tribun Network/fah/gta/mam/wly)