Sejak 4 November 2020, pemerintah Ethiopia yang dipimpin Perdana Menteri Abiy Ahmed telah memerangi pasukan yang setia kepada mantan penguasa kawasan itu, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).

Abiy memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 2019 karena berdamai dengan tetangganya Eritrea dan mengantarkan reformasi demokrasi di Ethiopia, negara terpadat kedua di Afrika dan rumah bagi berbagai kelompok etnis.

Pasukan pemerintahnya menguasai Mekelle, ibu kota wilayah Tigray, lebih dari dua minggu lalu dan para pejabat mengklaim kantong pertempuran masih ada.

Tetapi para analis mengatakan konflik yang sedang berlangsung mengancam untuk memperdalam tantangan politik, ekonomi dan kesehatan Ethiopia dan dapat mempersulit upaya transisi menuju demokratisasi.

“Pada 2021, Ethiopia berencana menyelenggarakan pemilu, yang sering kali disertai risiko kekerasan dan ketidakstabilan yang tinggi,”kata Adem K Abebe, penasihat  Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu di Stockholm.

“Ada juga kebutuhan untuk membangun kembali Tigray, daerah miskin yang sudah menderita karena invasi belalang, dan layanan untuk masyarakatnya,” imbuhnya. (Tribunnews.com/Aljazeera/xna)