TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR — Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah pada Selasa (12/1/2021) mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikan Istana Kerajaan Malaysia dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (12/1/2021).

“Keadaan darurat akan berlangsung hingga 1 Agustus atau lebih awal, tergantung pada keadaan kasus virus corona,” kata pengawas Rumah Tangga Istana Negara Malaysia, Ahmad Fadil Shamsuddin dalam pernyataannya.

Keputusan itu diambil, setelah Sultan Abdullah bertemu dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin di istana pada Senin (11/1/2021).

"Selama 45 menit sesi tatap muka mulai pukul 17.30 kemarin, Muhyiddin bin Yassin memaparkan hasil Rapat Kabinet kerja tentang usulan pelaksanaan keadaan darurat sebagai langkah proaktif untuk mengendalikan dan mengatasi kasus harian positif Covid-19 yang terus-menerus naik sejak Desember lalu," bunyi pernyataan tersebut.

Jumlah kasus harian baru di Malaysia mencapai rekor tertinggi minggu lalu, melampaui angka 3.000 untuk pertama kalinya.

Total kasus virus corona melewati 138.000 pada hari Senin, dengan 555 kasus kematian.

Keputusan Raja juga didasarkan pada data yang menunjukkan bagaimana sistem perawatan kesehatan berada di bawah kendala logistik.

Baca juga: 2 Bulan Jenazah TKW di Malaysia, Belum Ada Yang Mengakui Keluarga Ellen Kusuma Wahyuni

"Menurut statistik, 15 rumah sakit Covid-19 mencatat tingkat penggunaan tempat tidur Covid-19 (non-ICU) lebih dari 70 persen,” kata pernyataan itu.

"Di Lembah Klang, penggunaan tempat tidur ICU untuk pasien Covid-19 di Rumah Sakit Kuala Lumpur dan Pusat Medis Universitas Malaya telah mencapai 100 persen, sedangkan di RS Sungai Buloh 83 persen. Tingkat penggunaan tempat tidur ICU untuk pasien Covid-19 di Perak, Selangor, Melaka, Terengganu dan Sarawak telah melebihi 70 persen," tambahnya.

Raja juga mengizinkan proposal pemerintah untuk membentuk komite independen yang terdiri dari pemerintah dan anggota oposisi parlemen (anggota parlemen), serta para ahli kesehatan untuk mengelola situasi Covid-19.

 Pernyataan istana itu muncul sehari setelah Muhyiddin mengumumkan bahwa lima negara bagian - Penang, Selangor, Melaka, Johor dan Sabah - dan wilayah federal Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan akan ditempatkan di bawah Movement Control Order atau pengendalian pergerakan (MCO) lagi selama dua minggu hingga 26 Januari mendatang.

“Perjalanan antarnegara dilarang di seluruh negeri, sementara perjalanan antar distrik tidak diizinkan untuk negara bagian di bawah MCO,” kata Muhyiddin.

Oktober lalu, ketika Malaysia mencatat meningkatnya jumlah kasus Covid-19, Muhyiddin menyarankan agar Raja menyatakan keadaan darurat.

Namun, Raja Abdullah kemudian mengatakan bahwa tidak perlu menyatakan keadaan darurat di Malaysia pada saat itu.(Channel News Asia)