Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

11 PNS di Jepang Diminta Mengundurkan Diri Hanya Gara-gara Ditraktir Makan dan Hiburan

Empat eksekutif Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi dan putra tertua Perdana Menteri Suga-telah menerima hiburan yang melanggar Kode Etik.

11 PNS di Jepang Diminta Mengundurkan Diri Hanya Gara-gara Ditraktir Makan dan Hiburan
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang di Kasumigaseki. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Sebanyak 11 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jepang diminta mengundurkan diri.

Gara-garanya, mereka ditraktir makan dan diberikan hiburan saat diundang oleh putra Perdana Menteri Jepang bersama CEO perusahaan Jepang.

"Kami akan melaporkan hasil penyelidikan hari ini di muka sidang parlemen Jepang dan akan meminta mereka untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya," papar sumber Tribunnews.com, Senin (22/1/2021).

Dalam sebuah penyelidikan internal, terbukti antara empat eksekutif Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi dan putra tertua Perdana Menteri Suga--yang bekerja untuk afiliasi penyiaran satelit--telah menerima hiburan yang melanggar Kode Etik, bersama tujuh anggota staf lainnya.

"Kami melakukan penyesuaian akhir untuk menyusun laporan yang diduga menerima hiburan serupa. Jika persetujuan komite ujian Otoritas Personalia Nasional diperoleh, total 11 orang akan didisiplinkan pada tanggal 24 Februari mendatang," ungkapnya.

Baca juga: Ketua Umum IMI: Jepang Berpeluang Besar Garap Pasar Kendaraan Listrik di Indonesia

Baca juga: Di Kodomo no Kuni Jepang, Pengunjung Bebas Melakukan Aksi Corat-coret

Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, yang telah menyelidiki makan malam antara para eksekutif Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi dengan putra tertua Perdana Menteri Suga yang bekerja untuk perusahaan terkait penyiaran satelit, melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada Komite Anggaran DPR pada tanggal 22 Februari ini.

Selain itu, kebijakannya adalah menyampaikan laporan kepada Badan Pengkajian Etika Kepegawaian Nasional Badan Kepegawaian Nasional.

Laporan tersebut menyatakan bahwa afiliasi penyiaran satelit adalah pemangku kepentingan.

Sedangkan orang yang terkait kasus ini adalah:

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas