Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, YANGON—Pemerintah militer Myanmar mengumumkan sedang menerapkan gencatan senjata sepihak selama satu bulan.

Namun, genjatan senjata itu terkecuali untuk aksi yang mengganggu operasi keamanan dan operasional pemerintah, yang jelas tetuju untuk gerakan massa yang telah mengadakan aksi protes terhadap perebutan kekuasaan sipil pada 1 Februari.

Seperti dilansir Associated Press, Kamis (1/4/2021), pengumuman genjatan senjata itu diumumkan Rabu (31/3/2021), setelah pecahnya pertempuran sengit dengan setidaknya dua organisasi gerilyawan etnis minoritas yang mempertahankan kedudukannya di daerah masing-masing di sepanjang perbatasan.

Baca juga: Militer Myanmar Telah Bunuh Lebih dari 500 Orang dalam 2 Bulan, Apa Peran Komunitas Internasional?

Lebih dari selusin kelompok tersebut telah menuntut otonomi yang lebih besar dari pemerintah pusat, kadang-kadang melalui perjuangan bersenjata. Bahkan di saat perdamaian, hubungan dengan militer menjadi tegang dan gencatan senjata rapuh.

Gerakan melawan kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi berfokus pada pembangkangan sipil, menyerukan karyawan di sektor publik dan swasta untuk menghentikan pekerjaan untuk meningkatkan tekanan kepada pemerintahan junta militer.

Gerakan ini telah mencari aliansi dengan kelompok-kelompok bersenjata etnis minoritas untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah junta militer. Mereka ingin membentuk apa yang mereka sebut tentara federal sebagai penyeimbang untuk angkatan bersenjata pemerintah.

Baca juga: Ratusan Masyarakat Sipil Tewas, Menlu Retno Minta Junta Militer Stop Kekerasan di Myanmar

Sebagian besar aksi demonstran yang berlangsung damai di kota-kota  Myanmar telah menghadapi tindakan brutal dan keras dari polisi dan militer yang lengkap dengan senjata perang yang telah mereka gunakan dengan bebas.

Setidaknya 536 demonstran dan warga sipil tewas sejak kudeta, menurut Asosiasi Bantuan Myanmar untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP).

Tidak ada reaksi langsung terhadap pengumuman gencatan senjata dari pasukan etnis minoritas.

Beberapa kelompok besar - termasuk Kachin di utara, Karen di timur dan Tentara Arakan Rakhines di Myanmar barat - telah secara terbuka mengecam kudeta dan mengatakan mereka akan membela demonstran di wilayah yang mereka kendalikan.

Tentara Kemerdekaan Kachin, sayap bersenjata Organisasi Kemerdekaan Kachin, menyerang sebuah kantor polisi di kotapeng Shwegu, negara bagian Kachin pada Rabu subuh, menurut outlet berita lokal The 74 Media and Bhamo Platform.

Para penyerang dilaporkan telah menyita senjata dan persediaan dan melukai satu polisi.

Kachin telah menggelar serangkaian serangan terhadap pasukan pemerintah di wilayah mereka sejak kudeta.

Mereka mengatakan pertempuran terbaru pecah karena dipicu oleh serangan pemerintah terhadap empat pos Kachin. Setelah satu serangan Kachin pada pertengahan Maret, militer membalas dengan serangan helikopter di pangkalan Kachin.

Serangan Kachin hari Rabu menyusul konflik baru di Myanmar timur, di mana gerilyawan Karen merebut pangkalan militer pada Sabtu.

Kemudian Militer Myanmar membalas dengan serangan udara hingga Rabu yang menewaskan sedikitnya 13 penduduk desa dan membuat ribuan lainnya melintasi perbatasan ke Thailand, menurut Free Burma Rangers, sebuah kelompok kemanusiaan yang memberikan bantuan medis kepada penduduk desa setempat.

Setelah serangan udara, Persatuan Nasional Karen mengeluarkan pernyataan dari salah satu unit bersenjatanya yang mengatakan militer Myanmar  maju ke wilayahnya dari semua lini. Dan mereka  harus merespons. KNU adalah badan politik utama yang mewakili minoritas Karen..(AP/Channel News Asia)