Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Krisis Myanmar

Aktivis Myanmar Serukan Kampanye Tak Bayar Listrik hingga Larang Anak-anak Bersekolah

Aktivis Myanmar menyerukan kampanye tak bayar listrik hingga melarang anak-anak bersekolah karena tak ingin berpartisipasi dalam sistem junta militer.

Aktivis Myanmar Serukan Kampanye Tak Bayar Listrik hingga Larang Anak-anak Bersekolah
AFP/STR
Para pengunjuk rasa memberikan hormat tiga jari saat mereka mengambil bagian dalam demonstrasi menentang kudeta militer di kotapraja Tamwe di Yangon pada hari Senin, 26 April 2021. 

TRIBUNNEWS.COM - Para aktivis antikudeta militer Myanmar menyerukan kepada orang-orang untuk berhenti membayar tagihan listrik, pinjaman pertanian, dan melarang anak-anak bersekolah.

Dikutip dari Channel News Asia, kampanye tersebut tersebar di kota-kota besar Myanmar pada Senin (26/4/2021).

Para aktivis pro-demokrasi itu menegaskan, mereka tidak akan berpartisipasi dan bekerja sama dalam sistem pemerintahan junta militer.

"Kita semua, orang-orang di kota-kota kecil, kelurahan dan kemudian daerah dan negara bagian harus bekerja sama untuk melakukan boikot yang berhasil terhadap junta militer," kata aktivis Khant Wai Phyo dalam pidatonya di sebuah protes di pusat kota Monywa.

"Kami tidak berpartisipasi dalam sistem mereka, kami tidak bekerja sama dengan mereka," sambung Khant Wai Phyo.

Selanjutnya, para aktivis juga mencemooh janji Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada KTT ASEAN di Jakarta, Sabtu (24/4/2021).

Menurut para aktivis, junta tidak tunduk pada seruan pembebasan tahanan politik termasuk pemerintah sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Australia Desak 5 Poin Konsensus KTT ASEAN Diterapkan Segera Mungkin untuk Bantu Myanmar

Mereka pun menyayangkan dalam lima konsensus KTT ASEAN tidak menyinggung tentang tahanan politik secara spesifik.

Perjanjian tersebut hanya menyebutkan bahwa ASEAN mendukung seruan pembebasan Myanmar, tetapi tidak menentukan tenggat untuk mengakhiri krisis.

Lebih lanjut, kampanye pemogokan dalam hampir tiga bulan di Myanmar telah melumpuhkan ekonomi dan meningkatkan prospek kelaparan.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Rica Agustina
Editor: Arif Fajar Nasucha
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas