"Saat ini KBRI terus menangani permasalahan gaji yang tidak dibayarkan oleh majikan," ujarnya.

Penyelesaian permasalahan pembayaran gaji yang sudah dilakukan tidak semua dapat diselesaikan dengan mudah, terutama pada PMI sektor domestik yang tidak berdokumen. 

Bahkan tidak sedikit dari mereka justru dikenakan ketentuan pelanggaran keimigrasian setempat dan pada akhirnya tidak mendapatkan hak-haknya.

"Permasalahan lain yang sering dijumpai sangat miris, majikan tidak memberikan atau sangat membatasi akses komunikasi bagi PMI sektor domestik keluar baik pihak keluarga apalagi kepada KBRI," lanjut Atase KBRI KL itu.

Baca juga: Pemerintah Harus Antisipasi Kepulangan PMI di Masa Pandemi

Budi mengatakan KBRI selalu menghimbau kepada warga masyarakat untuk terus menyampaikan informasi aduan bilamana terdapat pelanggaran hak-hak PMI untuk segera dibantu penyelesaiannya. 

KBRI juga membuka seluas-luasnya saluran komunikasi yang ada baik melalui sosial media maupun hotline untuk diakses oleh PMI dan masyarakat Indonesia. 

"Dari saluran komunikasi tersebut, semakin banyak terungkap kasus yang dialami oleh PMI khususnya PMI sektor domestik," ungkapnya.

Mencermati kondisi yang ada sudah saatnya pengiriman dan penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia dapat dihentikan sementara, hingga terdapatnya kepastian jaminan perlindungan hukum setempat khususnya bagi PMI sektor domestik. 

Satu di antara solusi dalam memperbaiki kondisi yang ada, menurut KBRI adalah perlu segera diselesaikannya Memorandum Employment and Protection of Indonesian Domestic Workers sebagai landasan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dibidang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik.

"MoU ini nantinya menjadi dasar bagi jaminan perlindungan bagi PMI sektor domestik yang saling menguntungkan ke dua negara," tutupnya.