Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, juru bicara Duterte, Harry Roque mengataka,  keputusan presiden itu didasarkan pada penegakan kepentingan inti strategis Filipina.

“Filipina akan, bagaimanapun, terus melibatkan negara-negara lain untuk kemitraan yang berhasil, berdasarkan kepentingan nasional inti kami,” katanya.

Sebuah pernyataan terpisah dari kantor Duterte mengatakan presiden Filipina dan Austin melakukan diskusi terbuka dan jujur tentang status dan arah masa depan  hubungan Filipina-AS.

“Mereka sepakat bahwa aliansi dapat lebih diperkuat melalui peningkatan komunikasi dan kerja sama yang lebih besar,” tambah pernyataan itu.

Baca juga: Filipina Minta Bantuan AS untuk Analisis Data Black Box Pesawat Jatuh Lockheed C-130

Baca juga:  Filipina Tewaskan 4 Militan Abu Sayyaf, Termasuk Komandan Dan Calon Pengantin Bom Bunuh Diri

Keputusan Duterte tidak akan banyak berubah di lapangan karena pakta tersebut belum diakhiri tetapi memberikan stabilitas bagi kedua negara.

Filipina adalah sekutu perjanjian AS, dan beberapa perjanjian militer bergantung pada VFA.

Sebelumnya Duterte bersumpah untuk mengakhiri pakta tersebut setelah Amerika Serikat menolak visa untuk seorang senator Filipina yang merupakan sekutu presiden. Namun ia tidak memastikan waktu berakhirnya.

“(Keputusan Duterte) membuka kemungkinan signifikan untuk memperkuat aliansi yang sebelumnya tertutup,” kata Greg Poling, dari Pusat Studi Strategis dan Internasional.

Perjanjian ini sangat penting dan  dibutuhkan Amerika Serikat, yang bersama sekutunya saat ini bersaing dengan China.

Baca juga: Tanggapi Amerika Serikat, Menlu Wang Yi: China Harus Ajari AS Cara Perlakukan Setara Negara Lain

Baca juga: AS Khawatir Soal Ancaman Peningkatan Kekuatan Nuklir China

Filipina dan China pun terlibat dalam sengketa yang berlangsung lama terkait kawasan di Laut China Selatan.

Amerika Serikat bulan ini mengulangi peringatan kepada China bahwa serangan terhadap pasukan Filipina di Laut China Selatan akan memicu perjanjian pertahanan bersama AS-Filipina tahun 1951.

Pemilihan presiden Filipina ditetapkan untuk 2022 dan sementara Duterte dilarang oleh konstitusi untuk mencalonkan diri kembali, partainya telah mendorongnya untuk mencalonkan diri lagi sebagai wakil presiden. (Tribunnews.com/CNA/Aljazeera/Hasanah Samhudi)