Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mendirikan Markas Kontrol Pelanggaran Pemilihan Umum, Jumat (15/10/2021).

Sebagai Kepala Markas Besar adalah Koichi Tachikawa, sementara Direktur Kriminal menjabat sebagai ketua tim.

Sedikitnya 2.000 anggota polisi dikerahkan untuk mengawasi jalannya pemilu nasional di Jepang pada tanggal 19 Oktober mendatang.

Markas kontrol juga didirikan di setiap pos polisi di Tokyo, dan kontrol dilakukan dengan sekitar 2.000 personel polisi.

Menurut Divisi Investigasi 2 (kriminal) Kepolisian Tokyo, jumlah peringatan pelanggaran hingga 14 Oktober adalah 19 kasus, turun 9 kasus dari periode yang sama pada pemilihan DPR sebelumnya.

Baca juga: Hari Ini Parlemen Jepang Dibubarkan, 19 Oktober 2021 Pemilu Nasional

Semuanya melanggar pengeposan dokumen, seperti tidak memasang poster dengan benar, poster pemilu yang tidak sesuai dan sebagainya.

Kali ini, periode dari pembubaran DPR hingga penghitungan suara adalah 17 hari, merupakan waktu terpendek setelah Perang Dunia II.

Pemilu ini menjadi pemilihan nasional skala penuh pertama di masa pandemi Covid-19.

"Jika ada pelanggaran sesuai dengan situasi sebenarnya, kami akan merespons dengan tepat dan cepat," ungkap Tachikawa.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.