TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah bayangan Myanmar yang dibentuk oleh penentang pemerintah militer atau junta, menyambut baik keputusan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Senin (18/10/2021).

Diketahui, ASEAN telah mengeluarkan pemimpin junta Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak regional yang akan digelar 26-28 Oktober mendatang.

Keputusan itu diambil karena negara-negara anggota ASEAN hanya menghendaki perwakilan yang sah dari Myanmar.

Menurut ASEAN, Min Aung Hlaing yang merupakan pemimpin kudeta pemerintah sipil Februari lalu, bukanlah pemimpin sah Myanmar.

Adapun ASEAN akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar.

Baca juga: Tak Diundang KTT Asean, Junta Myanmar Tuduh Ada Campur Tangan AS dan UE atas Pengucilan Itu

Lebih lanjut, oposisi junta, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang telah dilarang oleh militer, mengusulkan kriteria perwakilan non-politik yang akan menghadiri KTT ASEAN.

Perwakilan non-politik harus merupakan tokoh yang benar-benar netral, seperti yang diputuskan akhir pekan lalu oleh ASEAN.

Perwakilan tersebut juga harus dipastikan bukan bagian dari junta yang menyamar.

Selanjutnya, juru bicara NUG meminta agar ASEAN mengakui mereka sebagai perwakilan yang tepat untuk menghadiri KTT.

"ASEAN mengecualikan Min Aung Hlaing adalah langkah penting, tetapi kami meminta mereka mengakui kami sebagai perwakilan yang tepat," kata juru bicara NUG, dokter Sasa dikutip dari Channel News Asia.

Baca juga: Menlu Retno Soal Myanmar: Soal 5 Poin Konsensus Belum Ada Kemajuan Berarti

Keputusan yang diambil ASEAN untuk mengucilkan junta disebut-sebut sebagai langkah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada para pemimpin militer.

Keputusan itu juga merupakan langkah berani yang luar biasa untuk blok yang didorong oleh konsensus, yang secara tradisional menjunjung kebijakan keterlibatan dan non-intervensi.

Brunei, ketua ASEAN saat ini, mengeluarkan pernyataan yang mengutip kurangnya kemajuan yang dibuat pada alur yang telah disepakati junta dengan ASEAN pada April untuk memulihkan perdamaian di Myanmar.

Seorang juru bicara junta, Zaw Min Tun memberikan tanggapan atas keputusan ASEAN.

Zaw Min Tun menyalahkan intervensi asing atas pengucilan Min Aung Hlaing dari KTT.

Baca juga: ASEAN Bahas Pengucilan Myanmar Dari KTT Virtual

Dikatakan Zaw Min Tun kepada kantor berita BBC Burma bahwa Amerika Serikat dan perwakilan Uni Eropa telah menekan para pemimpin ASEAN untuk mengecualikan pemimpinnya.

Tuduhan itu berdasar pada beberapa negara yang mereka ketahui telah melakukan pertemuan dengan urusan luar negeri Amerika Serikat.

"Intervensi asing juga bisa dilihat di sini," kata Zaw Min Tun.

"Sebelumnya, kami mengetahui bahwa beberapa utusan dari beberapa negara bertemu dengan urusan luar negeri AS dan mendapat tekanan dari UE," sambungnya.

Tanggapan AS dan Analis

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menyatakan dukungannya atas keputusan ASEAN yang menurunkan partisipasi Myanmar pada KTT mendatang.

Diketahui, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan dalam sebuah tweet bahwa negaranya telah mengusulkan Myanmar tidak boleh diwakili di tingkat politik di KTT sampai memulihkan demokrasinya melalui proses inklusif.

Sementara Singapura mendesak Myanmar untuk bekerja sama dengan utusan ASEAN, menteri luar negeri kedua Brunei Erywan Yusof.

Erywan telah menunda kunjungan yang telah lama direncanakan ke negara itu dalam beberapa pekan terakhir dan telah meminta untuk bertemu dengan semua pihak di Myanmar, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, yang ditahan dalam kudeta.

Zaw Min Tun mengatakan minggu ini Erywan akan diterima di Myanmar, tetapi tidak akan diizinkan untuk bertemu Aung San Suu Kyi karena dia didakwa melakukan kejahatan.

Lebih lanjut, Mustafa Izzuddin, seorang analis urusan global di konsultan Solaris Strategies Singapore, menyebut pengucilan junta sebagai langkah sementara politik bagi ASEAN untuk meredakan kritik internasional.

"Ini memastikan reputasi regional (ASEAN) sebagai organisasi yang masih dapat memainkan peran aktif dalam urusan Asia Tenggara," kata Izzuddin.

Izzuddin juga mengatakan langkah itu dapat mengirim sinyal politik kepada junta bahwa ASEAN bukan organisasi yang bisa diabaikan, dan Myanmar harus menunjukkan keseriusan dan komitmennya untuk melaksanakan lima poin konsensus.

ASEAN telah menghadapi tekanan internasional yang meningkat untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap Myanmar.

ASEAN juga mendapatkan kritikan atas ketidakefektifannya dalam menangani para pemimpin yang dituduh melakukan pelanggaran hak, menumbangkan demokrasi dan mengintimidasi lawan politik.

Adapun tak diundangnya pihak junta merupakan langkah berani yang langka untuk blok yang didorong oleh konsensus, yang secara tradisional menjunjung kebijakan keterlibatan dan non-intervensi.

Baca juga artikel terkait Krisis Myanmar

(Tribunnews.com/Rica Agustina)