TRIBUNNEWS.COM - Prancis dan Arab Saudi berkomitmen untuk menyelesaikan pertikaian diplomatik antara Riyadh dan Beirut.

Dilansir Al Jazeera, kedua negara telah mengadakan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati.

Itu menjadi sebuah isyarat penting dalam menyelesaikan krisis diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Riyadh dan Beirut.

Panggilan dilakukan pada hari Sabtu (4/12/2021), ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Arab Saudi setelah perjalanan ke Uni Emirat Arab dan Qatar.

Baca juga: Rektor UAI: Uni Emirat Arab Jalankan Soft Diplomacy Lewat Budaya dengan Indonesia 

Baca juga: Macron: Prancis dan Eropa Akan Buka Misi di Afghanistan, Tapi Bukan Pengakuan Diplomatik

Kerajaan dan negara-negara Teluk lainnya menarik duta besar mereka dari Beirut bulan lalu.

Mereka mengecam seorang menteri pemerintah yang mengkritik perang yang dipimpin Saudi di Yaman.

Sementara, menteri telah mengundurkan diri pada hari Jumat (3/12/2021).

Macron mengatakan Riyadh telah berkomitmen untuk terlibat kembali secara finansial dalam jangka pendek.

“Oleh karena itu, kami sekarang akan bekerja dengan cara yang sangat konkret untuk menyatukan ini di antara kami berdua,” katanya.

Macron mengatakan, selama panggilan dengan Mikati, dia dan Raja Salman menyampaikan pesan yang jelas bahwa Arab Saudi dan Prancis ingin berkomitmen penuh.

“Kami ingin berkomitmen untuk mendukung rakyat Lebanon dan karena itu melakukan segala yang mungkin untuk memastikan bahwa perdagangan dan pembukaan kembali ekonomi dapat terjadi,” kata Macron.

“Kami juga ingin pemerintah (Lebanon) dapat bekerja secara normal dan karena itu (kami) bertemu sesegera mungkin, dan melakukan reformasi yang bermanfaat,” tambahnya.

Presiden Prancis menunjukkan Prancis dan Arab Saudi akan bekerja sama untuk menawarkan bantuan kemanusiaan yang penting ke Lebanon, yang menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan dalam pemerintahan dan korupsi yang merajalela.

Mikati mengatakan panggilan teleponnya dengan Pangeran Salman dan Macron adalah langkah penting untuk memulihkan hubungan dengan negara-negara di Teluk.

Kabinet Lebanon mengatakan Miikati menekankan komitmen pemerintahnya untuk melakukan reformasi.

Ini menandai intervensi lain oleh Macron untuk mencoba membantu Lebanon, negara yang pernah menjadi protektorat Prancis.

Juga merupakan panggilan telepon pertama antara putra mahkota Saudi dan perdana menteri Lebanon sejak Mikati menjabat pada September.

Macron mengatakan dia akan menelepon mitranya dari Lebanon, Michel Aoun, sekembalinya ke Paris.

Macron telah memimpin upaya internasional untuk menyelesaikan krisis politik dan ekonomi di Lebanon.

Tetapi, meskipun mempertaruhkan banyak modal politiknya pada masalah ini selama lebih dari satu tahun, sejauh ini ia gagal mendorong para politisi yang berselisih di negara itu untuk melakukan reformasi ekonomi yang akan membuka bantuan asing yang vital.

Pada bulan Oktober, Riyadh telah mengusir utusan Lebanon ke kerajaan, memanggil kembali duta besarnya untuk Beirut dan melarang impor Lebanon menyusul pernyataan George Kordahi, sekutu gerakan Hizbullah, yang dianggap Riyadh sebagai organisasi teroris.

Kemudian Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain mengikutinya.

Baca juga: Varian Omicron Terdeteksi di 30 Negara: Mulai dari Afrika Selatan, Jepang, Prancis hingga Arab Saudi

Baca juga: Kekerasan Sektarian di Ibu Kota Lebanon Hembuskan Isu Perang Saudara

Kordahi mengatakan saat mengundurkan diri, dia bertindak demi kepentingan negaranya untuk membantu mengakhiri perselisihan.

Hizbullah yang didukung Iran adalah salah satu pemain paling kuat dalam politik Lebanon.

Arab Saudi dan Iran telah lama berjuang untuk mendapatkan pengaruh di kawasan itu, termasuk di Lebanon, yang sedang berjuang dengan krisis ekonomi yang mendalam dan sangat membutuhkan dukungan keuangan dari donor regional dan internasional.

(Tribunnews.com/Yurika)