TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) mendesak Korea Utara untuk menghentikan program nuklir dan rudal balistik, dan lebih memprioritaskan kebutuhan rakyatnya.

Desakan itu disampaikan Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Linda Thomas-Greenfield dalam pertemuan Dewan Keamanan.

"Kami menyerukan DPRK untuk menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyatnya sendiri dengan menghormati hak asasi manusia, menggunduli program WMD (senjata pemusnah massal) dan misil balistiknya yang melanggar hukum, dan memprioritaskan kebutuhan rakyatnya sendiri," kata Greenfield seperti dikutip Channel News Asia.

Dalam hal ini DPRK yang dimaksud adalah Republik Rakyat Demokratik Korea yang merupakan nama resmi Korea Utara.

Korea Utara telah berada di bawah sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.

Baca juga: PBB: Korea Utara Kembangkan Program Nuklir, Dapat Untung dari Serangan Siber Pertukaran Kripto

Pada bulan November, Rusia dan China kembali menggaungkan tujuan mereka pada 2019 untuk meringankan sanksi PBB terhadap Korea Utara dalam apa yang mereka sebut sebagai upaya untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.

Langkah itu mendapat sedikit dukungan atau keterlibatan di antara anggota dewan, sehingga China dan Rusia belum memberikan suara.

"Jika dewan memikirkan warga Korea biasa dan bukan hanya geopolitik, maka proposal ini memerlukan dukungan," kata Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy kepada dewan.

"Kami sangat yakin bahwa aparat sanksi Dewan Keamanan membutuhkan dosis humanisasi yang kuat."

Rusia dan China juga menggunakan pertemuan dewan pada hari Senin untuk mengecam sanksi sepihak, tanpa menyebutkan nama.

Baca juga: Setelah Lima Bulan Menghilang dari Publik, Istri Pemimpin Korea Utara Kembali Muncul

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan tentang negara-negara seperti itu memporak-porandakan.

"Mereka telah melemparkannya ke kiri, kanan, dan tengah dalam hiruk-pikuk, sedemikian rupa sehingga mereka tampaknya kecanduan," katanya.

Sementara itu, Greenfield mengatakan dia prihatin dengan upaya untuk mengkritik dan mendelegitimasi sanksi sepihak sebagai melanggar hukum dan AS dengan tegas menolak posisi itu.

Untuk diketahui, situasi keamanan Korea Utara terus memburuk, menurut kutipan dari laporan rahasia PBB yang dilihat pada hari Sabtu.