TRIBUNNEWS.COM - Pentagon, Markas Besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS), mengutuk ancaman penggunaan senjata nuklir Rusia dalam invasinya di Ukraina.

Diberitakan BBC, penegasan tersebut dilayangkan kepada juru bicara Kremlin, yang sebelumnya menyebut penggunaan nuklir sebagai pilihan senjata perang Rusia.  

Sebelumnya, Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada CNN International bahwa senjata semacam itu dapat digunakan jika Rusia menghadapi “ancaman eksistensial”.

Diketahui, Rusia memiliki persediaan hulu ledak nuklir terbesar di dunia.

Juru bicara Departemen Pertahanan AS, John Kirby mengatakan pernyataan nuklir Moskow sebagai langkah berbahaya.

Baca juga: Mengapa Rusia Sangat Ingin Merebut Kota Mariupol? Pakar Sebut Ada Makna Praktis serta Simbolis

"Itu bukan cara yang yang bertanggung jawab untuk menggunakan tenaga nuklir," katanya kepada wartawan.

Tetapi Kirby menambahkan bahwa pejabat Pentagon belum melihat tanda-tanda pelaksanaan rencana Rusia itu dan pihaknya akan menyiapkan pencegahan strategis.

"Kami memantau ini sebaik mungkin setiap hari," tambahnya.

Mantan Menteri Pertahanan AS, Leon Panetta, juga mengkritik komentar Peskov.

“Saya tidak melihat bagaimana Anda bisa melihatnya dengan cara lain tetapi berbahaya ketika Rusia mencari kemungkinan alasan untuk penggunaan senjata nuklir,” kata Panetta kepada CNN.

“Dan dengan terus terang mendasarkan pada premis yang sangat salah bahwa entah bagaimana Rusia sedang terancam. Saya pikir itu menghadirkan kekhawatiran nyata bahwa Rusia setidaknya sedang mempertimbangkan kemungkinan itu.

“Saya tidak tahu itu akan terjadi. Saya masih berpikir bahwa Putin harus khawatir tentang bagaimana AS akan merespons dan dia harus khawatir tentang kelangsungan hidupnya sendiri.”

Putin menempatkan pasukan nuklir negaranya dalam siaga khusus pada 27 Februari, tetapi pejabat pertahanan Barat mengatakan setelah itu mereka tidak melihat tanda-tanda signifikan dari pengebom strategis Rusia, rudal dan kapal selam yang dimobilisasi.

Tentara Rusia Korban Perang