Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jadi Negara Bangkrut, Presiden Sri Lanka Akui Salah Kelola Perekonomian Negaranya

Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengakui membuat kesalahan yang menyebabkan krisis ekonomi terburuk negara itu.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Jadi Negara Bangkrut, Presiden Sri Lanka Akui Salah Kelola Perekonomian Negaranya
AFP/ISHARA S. KODIKARA
Aktivis kiri yang mengenakan topeng Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa (tengah), Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa (2R) dan Basil Rajapaksa (2L) mengambil bagian dengan yang lain dalam protes terhadap kenaikan biaya hidup, di Kolombo pada 18 Maret 2022. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) 

TRIBUNNEWS.COM, SRI LANKA - Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengakui membuat kesalahan yang menyebabkan krisis ekonomi terburuk negara itu.

Seperti dilaporkan Associated Press, Selasa (19/4/2022), dia berjanji untuk kembali memperbaiki negara itu.

Presiden Gotabaya Rajapaksa membuat pengakuan tentang kesalahannya itu saat berbicara dengan 17 menteri kabinet yang baru ia tunjuk  Senin lalu.

Perombakan kabinet dilakukan untuk menyelesaikan krisis politik akibat dari keadaan ekonomi yang mengerikan di negara itu.

Sri Lanka kabarnya telah menjadi negara bangkrut dengan hampir 7 miliar dollar AS dari total 25 miliar dollar AS utang luar negerinya jatuh tempo dan harus dibayarkan tahun ini.

Kekurangan devisa yang parah berarti negara tersebut kekurangan uang untuk membeli barang-barang impor.

Baca juga: Bangkrut, Harga Bensin di Sri Lanka Melonjak

Rakyat Sri Lanka berbulan-bulan mengalami kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan, gas untuk memasak, bahan bakar dan obat-obatan, serta harus mengantre berjam-jam untuk membeli kebutuhan yang tersedia sangat terbatas.

BERITA TERKAIT

“Selama dua setengah tahun terakhir kami menghadapi tantangan besar. Pandemi Covid-19, beban utang, dan beberapa kesalahan di pihak kami,” kata Rajapaksa.

“Masalah-masalah itu perlu diperbaiki. Kita harus memperbaikinya dan bergerak maju. Kita perlu mendapatkan kembali kepercayaan rakyat.”

Dia mengatakan pemerintah seharusnya mendekati Dana Moneter Internasional IMF sejak awal untuk bantuan dalam menghadapi krisis utang yang akan datang dan seharusnya tidak melarang penggunaan pupuk kimia dalam membuat pertanian Sri Lanka yang sepenuhnya organik.

Para kritikus mengatakan sebenarnya larangan pupuk impor ditujukan untuk mencegah penurunan devisa negara dan merugikan petani.

Pemerintah juga disalahkan karena mengambil pinjaman besar untuk proyek infrastruktur yang tidak menghasilkan uang.

“Saat ini, orang-orang berada di bawah tekanan besar karena krisis ekonomi ini. Saya sangat menyesali situasi ini," kata Rajapaksa, seraya menambahkan wajar perasaan sakit hati, ketidaknyamanan, dan kemarahan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang terpaksa menunggu dalam antrean panjang untuk mendapatkan barang-barang penting dengan harga tinggi.

Penunjukan Kabinet itu terjadi menyusul protes selama berminggu-minggu atas kekurangan bahan bakar dan makanan, serta tuntutan agar Rajapaksa, keluarganya yang kuat secara politik dan pemerintahnya mengundurkan diri.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas