TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) menolak permintaan Ukraina untuk memberlakukan larangan visa menyeluruh bagi Rusia.

Amerika Serikat beralasan tidak ingin menutup jalur perlindungan bagi para pembangkang Rusia dan orang-orang yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Permintaan larangan visa menyeluruh untuk Rusia diutarakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam wawancaranya dengan Washington Post, awal bulan ini.

Zelensky mengatakan Rusia harus "hidup di dunia mereka sendiri sampai mereka mengubah filosofi mereka".

Permintaan itu bukan hanya kepada AS, tapi Zelensky juga mendesak Uni Eropa (UE) memberlakukan larangan tersebut.

Ia menyerukan kepada negara-negara anggota UE agar melarang visa bagi warga negara Rusia supaya blok itu tidak menjadi "supermarket" yang terbuka bagi siapa saja.

Baca juga: Ukraina Sebut Sekitar 9.000 Tentaranya Tewas Selama Invasi Rusia

Departemen Luar Negeri AS memberikan tanggapan mengenai desakan Ukraina pada Senin (22/8/2022).

Seorang juru bicara departemen mengatakan, pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya telah memberlakukan pembatasan visa bagi pejabat Rusia yang terlibat dalam invasi ke Ukraina.

"AS tidak ingin menutup jalur perlindungan dan keamanan bagi para pembangkang Rusia atau lainnya yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia," kata juru bicara itu, lapor The Guardian. 

"Kami juga sudah jelas bahwa penting untuk menarik garis antara tindakan pemerintah Rusia dan kebijakannya di Ukraina, dan rakyat Rusia," tambah juru bicara itu.

Beberapa pemimpin UE seperti Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin dan mitranya dari Estonia, Kaja Kallas, telah menyerukan larangan visa di seluruh UE.

Di sisi lain, Kanselir Jerman Olaf Scholz, menentang seruan tersebut.

Ia mengatakan masyarakat Rusia harus meninggalkan negaranya jika mereka tidak setuju dengan rezim.

AS: Rusia Rencanakan Sesuatu