Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

83 Kelompok Terbesar di Jepang, Menentang Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

83 kelompok terbesar di Jepang selama ini, menentang upacara kenegaraan pemakaman mantan PM Jepang Shinzo Abe yang akan diselenggarakan 27 September

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in 83 Kelompok Terbesar di Jepang, Menentang Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe
Richard Susilo
Ken Takada (77), kelahiran Koriyama Fukushima, Perwakilan Gabungan "Jangan Berperang, Jangan Hancurkan Pasal 9! Komite Aksi Gabungan (kiri) dan sebelah kanan adalah Dr. Masaki Ina (72), lulusan Doktor Universitas Hokkaido, Penasihat, Institut Penelitian Perdamaian, Universitas Kristen Internasional (ICU) dan  Mantan ketua panitia pengarah Kelompok Studi Teori Konstitusi. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Sebanyak 83 kelompok terbesar di Jepang selama ini, menentang upacara kenegaraan pemakaman mantan PM Jepang Shinzo Abe yang akan diselenggarakan 27 September mendatang.

"Penyelenggaraan itu bertentangan dengan Konstitusi Jepang," tekan  Dr. Masaki Ina (72), khusus kepada Tribunnews.com setelah jumpa pers siang ini (14/9/2022).

Dr. Masaki Ina adalah lulusan Doktor Universitas Hokkaido, Penasihat, Institut Penelitian Perdamaian, Universitas Kristen Internasional (ICU) dan  Mantan ketua panitia pengarah Kelompok Studi Teori Konstitusi.

Menurutnya lagi, keputusan penyelenggaraan pemakaman kenegaraan tidak boleh dilakukan oleh kabinet Kishida.

"Itu harus ditanyakan dulu kepada rakyat melalui parlemen, meminta persetujuan rakyat akan penyelenggaraan upacara kenegaraan tersebut. Hal ini tidak dilakukan dan melanggar Pasal 21 Konstitusi yang menyatakan kebebasan menyatakan ekspresi," tekannya lagi.

Keputusan kabinet itu jelas memaksakan diri sendiri tanpa perundingan dan meminta persetujuan parlemen.

Berita Rekomendasi

"Itu sama saja dengan negara diktator. Tidak benar yang dilakukan PM Fumio Kishida," lanjutnya.

Pelanggaran hukum ini membuat 83 kelompok anti upacara pemakaman kenegaraan itu akan melakukan unjuk rasa tanggal 26 dan 27 September mendatang.

"Kita akan melakukan unjuk rasa nanti. Tanggal 26 September di pintu barat stasiun JR Shinjuku dan tanggal 27 September di depan gedung parlemen (Diet) sebagai lambang kebebasan berekspresi," papar Ken Takada (77), kelahiran Koriyama Fukushima, Koordinator Perwakilan Gabungan "Jangan Berperang, Jangan Hancurkan Pasal 9! Komite Aksi Gabungan juga kepada Tribunnews.com.

Takada juga menekankan bahkan unjuk rasa itu dilakukan sebagai bentuk protes mereka pun tak boleh ikut masuk ke dalam Budokan untuk ikut menyatakan rasa duka cita dalam upacara pemakaman tersebut.

"Kita dilarang masuk ke Budokan dan sebagai protes kita akan lakukan unjuk rasa di depan gedung parlemen Jepang," tekannya lagi.

Jumlah pengunjuk rasa diperkirakan akan mencapai ratusan ribu seperti yang terjadi 30 Agustus lalu juga sekitar 120.000 orang pengunjuk rasa menentang penyelenggaraan upacara pemakanan kenegaraan Shinzo Abe.

Pengacara di Sapporo Hokkaido Masaki Gouro bahkan menyatakan jiwa Abe tetap hidup di dunia ini mestikan orangnya telah meninggal.

"Pengikut kepercayaan gereja unifikasi percaya sekali bahwa Abe yang mendukung gereja mereka itu saat hidup, akan terus hidup dunia dunia spiritual mereka," ungkap Gouro.

Bahkan mereka percaya bersama-sama berperang melawat Setan yang menguasai dunia nyata ini, tambah Gouro lagi.

"Saya benar-benar sangat prihatin atas penyelenggaraan pemakaman kenegaraan ini yang kemunghkinan akan mempromosikan para pengikut gereja unifikasi. Padahal jelkas-jelas upacara itu tidak  sah dan tidak semestinya. Itulah sebabnya say amenentang pemakaman tersebut,"  tekannya lagi.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif.

Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas